Minta Maaf, Anggota DPR Jelaskan soal 'NTT Istimewanya Komodo Saja'

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Minta Maaf, Anggota DPR Jelaskan soal 'NTT Istimewanya Komodo Saja'

Tim detikcom - detikTravel
Minggu, 31 Jan 2021 21:01 WIB
Anggota Komisi V DPR Fraksi PAN, A. Bakri HM.
Anggota Komisi V DPR Fraksi PAN, A. Bakri HM dalam RDP dengan KemenPUPR (dok DPR)
Jakarta -

Anggota Komisi V DPR fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Jambi, A Bakri HM, ramai diperbincangkan karena pernyataannya yang dianggap mengejek wisata di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski tidak bermaksud merendahkan NTT, dia meminta maaf atas hal itu.

"Jadi intinya saya tidak ada maksud merendahkan, apalagi bicara provinsi sesama saudara, kalau toh ada yang tersinggung saudara-saudara saya di NTT saya secara pribadi minta maaf, tapi tidak ada maksud seperti itu," kata Bakri ketika dihubungi detikcom, Minggu (31/1/2021).

Saat dihubungi, Bakri menjelaskan momen yang viral tersebut. Bakri mengatakan saat itu rapat dengan Kementerian PUPR membahas program kerja 2020 dan 2021 termasuk anggaran pembangunan destinasi wisata. Kemudian dia menyoroti anggaran pembangunan wisata terutama di NTT.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah dalam pembahasan itu ada item anggaran uang yang cukup besar untuk digelontorkan untuk destinasi wisata 5 wilayah itu. Nah sementara kita kita ini bisa bilang, kenapa tidak daerah-daerah dapil anggota yang ada di komisi V itu kan punya wisata di daerah masing-masing, seperti contoh Jambi ada Gunung Kerincinya, ada Geopark-nya, ada Candi Muarajambi yang terkenal, tapi anggaran untuk pariwisatanya minim," kata Bakri, kepada detikcom, Minggu (31/1/2021).

"Jadi saya bilang di NTT pun indah, tapi tidak pula terlalu istimewa, yang terlalu istimewa yang komodonya itu, karena memang komodonya itu semua orang tidak punya, kalau pantai kan banyak, di Bali ada," lanjutnya.

ADVERTISEMENT

Bakri pun meluruskan ucapannya itu bukan bermaksud untuk mengejek wisata Provinsi NTT. Dia mengatakan dirinya saat itu tengah mengkritik pemerintah yang menurutnya tidak memperhatikan wisata di daerah lain.

"Kita itu mengkritik pemerintah, pemerintah itu tidak maksimal memperhatikan wisata di daerah-daerah lain. Sementara anggaran ke NTT itu bukan main, ratusan miliaran untuk keseluruhan 5 destinasi wisata prioritas itu, yang jelas fantastik lah angkanya," ujar Bakri.

"Jadi intinya saya tidak ada maksud merendahkan, apalagi bicara provinsi sesama saudara," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bakri mengatakan pihaknya justru memperjuangkan pembangunan wisata di NTT. Dia mengatakan Komisi V sepenuhnya mendukung wisata NTT, terutama Pulau Komodo.

"Kalau ada bahasa menyatakan Bakri itu tidak memperjuangkan wisata di NTT itu salah, kita malah memperjuangkan anggarannya di 2020, makanya di 2020 kita kunjungan ke NTT, kita malah menggelontorkan ke NTT itu banyak," tuturnya.

Selanjutnya pernyataan anggota DPR soal NTT tidak istimewa

Pernyataan Bakri soal NTT tidak ada yang istimewa itu terungkap dalam RDP Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dengan Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono,di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

"Alangkah baiknya, mungkin ke depan, setiap anggota didata program-program wisata yang ada di daerah. Ini soal rasa keadilan Bu. Saya kemarin diajak teman-teman komisi V kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa bu di sana. Paling yang istimewanya komodo saja. Lihat pantai, lihat apa, di tempat saya di Jambi) banyak yang begitu. Tapi, anggarannya (NTT) bukan main besar sekali. Kan saya tidak tahu. Untuk rasa keadilan, alangkah bagusnya setiap anggota dikasih. Sebagai contoh, umpamanya, berbicara kunjungan wisata di Jambi tidak kalah. Kami dan Pak Sofyan Ali punya tempat wisata yakni Candi Muaro Jambi terkenal dari sekian ribu tahun lalu tempat sekolah ilmu Buddha lalu, Sungai Batanghari, Geopark di Merangin, Rumah Tuo Tabir, belum lagi gunung tertinggi di Indonesia, Gunung Kerinci. Nah ini banyak Bu, jadi, kalau ini tidak dibagi porsinya, kita akan merasa terus akan ramai terus. Ujung-ujungnya kan pingin keadilan. Saya lihat anggaran nggak tanggung sampai Rp 592 miliar untuk KSPN, soal bagaimana perencanaan dan pengawasan kita serahkan ke kementerian," ujarnya.



Simak Video "Mengenal Ikan Lure Basah dari Lautan Desa Pasir Panjang, Nusa Tenggara Timur"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads