Wagub Riza Patria Pertimbangkan Buka Kembali Usaha Karaoke

Pemprov DKI Jakarta menerima 58 permohonan izin pembukaan tempat usaha karaoke. Hal ini menyusul realisasi rencana pembukaan kembali tempat karaoke di masa pandemi COVID-19.

"58 usaha atau outlet karaoke sudah mengajukan permohonan," kata Kabid Industri Pariwisata Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bambang Ismadi, saat dihubungi detikcom, Senin (22/3/2021).

Namun, tidak disebutkan tempat karaoke mana saja yang minta dibuka. Sejauh ini, Pemprov DKI telah memproses sekitar 22 berkas. Sedangkan sisanya masih menunggu giliran untuk ditinjau lebih lanjut.

"22 sudah dan sedang di review," ucap Bambang.

Seperti diketahui, rencana membuka kembali tempat karaoke yang tutup selama pandemi Corona atau COVID-19 terjadi itu tertera dalam Surat Edaran Nomor 64 Tahun 2021.

Dalam surat itu, dijelaskan bahwa usaha karaoke sedang dipersiapkan untuk dibuka kembali pada masa PPKM berbasis mikro dengan mengajukan permohonan pembukaan kembali usaha karaoke kepada tim Gubernur melalui Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.

Namun, Keputusan Pemprov DKI Jakarta memberi 'lampu hijau' usaha karaoke dibuka kembali di masa pandemi Corona (COVID-19) sempat menuai kritik dari sejumlah pihak. Merespon hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pertimbangan.

"Terkait dimungkinkannya pembukaan tempat-tempat hiburan di dua minggu terakhir, kami sudah membuka tempat rekreasi seperti Ragunan, museum, dan lain-lain. Ke depan memang sedang dipertimbangkan, dibahas dan juga masukan daripada informasi dari pemerintah pusat yang sudah akan memulai meningkatkan pariwisata Indonesia," jelas Riza saat ditemui di Jakarta Internasional Velodrome, Jakarta Timur, Senin (15/3/2021).

"Dan tentu juga Jakarta dengan secara bertahap membuka tempat-tempat wisata dan tempat-tempat unit usaha lainnya terkait dengan pariwisata, termasuk karaoke juga dalam proses pertimbangan," sambungnya.

Video Kemendes PDTT: Pendamping Desa Harus Profesional, Tidak Boleh Berpartai!

Video Kemendes PDTT: Pendamping Desa Harus Profesional, Tidak Boleh Berpartai!