Mudik 2021 Dilarang, Kemenhub Mau Apa?

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan strategi setelah pengumuman mudik 2021 mulai 6 sampai 17 Mei dilarang. Seperti apa?

Kemenhub beradaptasi dengan larangan mudik 2021 yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada Jumat (26/3/2021). Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sinyal memperbolehkan mudik lebaran tahun ini.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan Kementerian Perhubungan (kemenhub) akan menyiapkan aturan pengendalian transportasi pada masa mudik lebaran 2021.

"Kemenhub akan mengawasi secara ketat, dengan meningkatkan segenap sumber daya agar semua protokol diterapkan dengan disiplin dan konsisten baik dari operator transportasi maupun calon penumpang. Kemenhub akan berkoordinasi intens dengan Polri," kata Adita dalam keterangan resmi.

Kemenhub bakal merilis Surat Edaran protokol kesehatan perjalanan hingga kedatangan setelah mudik 2021 dilarang. Aturan tersebut berlaku baik untuk transportasi pribadi maupun umum (darat, laut, udara, dan perkeretaapian).

Adita menjelaskan Kemenhub akan menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan kelancaran angkutan barang, dalam rangka ketersediaan logistik. Khususnya, kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi virus Corona.

Larangan mudik saat lebaran mulai 6 sampai 17 Mei diumumkan dengan berkaca kepada naiknya angka kasus Covid-19 pada libur panjang natal dan tahun baru. Larangan mudik 2021 itu diiringi pemberian bantuan sosial (bansos).

Muhadjir mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar daerah, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Video: Kemenhub Belum Terima Permohonan Izin Operasional Indonesia Airlines

Video: Kemenhub Belum Terima Permohonan Izin Operasional Indonesia Airlines