Terkait Rencana Lockdown Papua di Bulan Agustus, OPM Buka Suara

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Terkait Rencana Lockdown Papua di Bulan Agustus, OPM Buka Suara

CNNIndonesia - detikTravel
Jumat, 23 Jul 2021 18:08 WIB
Kampung Doyo Lama
Kampung Doyo Lama, Papua (Hari Suroto)
Jakarta -

Ada rencana Papua untuk melakukan lockdown pada 1 Agustus 2021. Rencana tersebut muncul setelah kasus COVID-19 di wilayah paling timur Indonesia itu terus meningkat.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNBP) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengatakan tak akan menghentikan aksinya perang melawan TNI Polri. Menurut juru bicara OPM, Sebby Sambom, lockdown tak menghalangi untuk menggencarkan perlawanan terhadap TNI/Polri.

"Perang tetap lawan jika TNI Polri lakukan operasi militer yang masif," kata Sebby saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (22/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Pemerintah Provinsi Papua diketahui berencana menutup akses keluar-masuk atau lockdown mulai 1 Agustus 2021 demi menghadirkan penonton dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) dan fokus pada vaksinasi.

Di sisi lain, Sebby mengaku pernah meminta agar Indonesia berhenti mengirim pasukan militer di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini dilakukan agar Papua bisa fokus menangani Covid-19 tanpa harus saling berperang.

Namun Sebby menuding Indonesia sebagai pihak yang keras kepala dan justru terus menerus mengirim pasukan TNI ke wilayah itu sehingga OPM yang semula ingin menghentikan peperangan justru berbelok arah.

"Oleh karena itu harus desak TNI/Polri stop Pengiriman pasukan non organik dan setop operasi militer," kata dia.

Sementara itu belum ada keterangan resmi dari pihak TNI/Porli terkait pernyataan OPM.

Diketahui rencana lockdown di Papua akan mulai 1 Agustus 2021 demi menghadirkan penonton dalam PON.

Pemprov Papua juga berencana mengejar vaksinasi 70 persen penduduk di masa lockdown, terutama di daerah penyelenggara PON seperti Jayapura, Merauke, Mimika, dan Kerom.

Keputusan lockdown ini disebut belum final. Namun, pemprov dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) diklaim telah sepakat membentuk tim untuk mematangkan rencana tersebut.




(elk/ddn)

Hide Ads