UNESCO Minta Setop Proyek di Komodo, Ini Tanggapan Gubernur NTT

Baru-baru ini kuasa hukum UNESCO meminta agar proyek pariwisata di Komodo disetop. Gubernur NTT Viktor Bungtilo Laiskodat pun berkomentar.

Konvensi Komite Warisan Dunia UNESCO mengeluarkan rekomendasi yang berisi permintaan untuk menghentikan sementara proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo.

"Mendesak negara (Indonesia) untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa hingga Amdal yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN," demikian bunyi keputusan Komite Warisan Dunia UNESCO dalam acara yang digelar virtual di Kota Fuzhou, China.

UNESCO melihat sejumlah masalah terkait keberlangsungan status situs warisan dunia milik TN Komodo. Khususnya terkait pembangunan atas nama pariwisata yang begitu masif belakangan ini.

Pembangunan di Pulau Rinca Foto: Florianus Nandi/Istimewa

Soal rekomendasi dari UNESCO tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat angkat bicara. Dikutip detikTravel dari Antara, Rabu (4/8/2021), orang nomor satu di NTT itu berujar kalau semua yang dilakukan pemerintah adalah untuk wisatawan.

"Pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan, maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut," ujarnya saat ditemui di Kupang, Selasa (3/8).

Viktor juga menyampaikan terima kasihnya kepada UNESCO atas perhatian yang diberikan untuk Taman Nasional Komodo, juga menjadi kebanggaan NTT dan Indonesia. Ia pun juga mengajak perwakilan UNESCO untuk duduk bareng dan membahasnya bersama.

"Pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami," ujarnya.

Hanya Viktor kembali mengingatkan pada UNESCO, bahwa proyek pariwisata di TN Komodo adalah atas restu Presiden Jokowi sekaligus untuk meningkatkan ekonomi NTT.

"Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi," kata Viktor.

Selanjutnya: Permasalahan proyek pariwisata di TN Komodo menurut UNESCO

Tiga permasalahan yang disorot oleh World Heritage Centre UNESCO:

1. Pembangunan infrastruktur di Pulau Rinca untuk menyambut G-20 Summit pada tahun 2023 mendatang, serta konstruksi fasilitas pariwisata di pulau Padar yang tidak memberi tahu pihak Komite.

2. Target pertumbuhan wisatawan yang signifikan yang bisa berpotensi mengancam komunitas lokal dan memicu protes warga lokal.

3. Masalah manajemen properti di area perairan, termasuk kurangnya penegakan praktik wisata berkelanjutan, contohnya tidak ada zona larangan melepas jangkar.

Merujuk ke poin pertama, pemerintah pusat dan Pemprov NTT memang gencar melakukan pembangunan di Pulau Rinca yang beberapa waktu disorot dan sempat viral.

Viktor tidak menampiknya, ia ingin menyulap Pulau Rinca jadi destinasi wisata bersifat mass tourism atau wisata masal.

"Pulau Rinca juga menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya kita perlu mengembangkannya," ujar Viktor.

Viral foto Komodo vs truk Foto: Istimewa

Padahal apabila melihat standar UNESCO dalam menetapkan sebuah situs warisan dunia, mass tourism menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan prinsip dasar. Bukan tak mungkin, kalau nantinya status Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia UNESCO bisa dihapus dari daftar seperti Kota Liverpool di Inggris baru-baru ini.

UNESCO menyatakan, proyek pembangunan yang akan datang seperti stadion baru untuk tim sepak bola Everton akan menghancurkan nilai sejarah yang membuat kota itu istimewa.

Adapun faktanya, setiap situs yang dikeluarkan dari daftar warisan dapat mengajukan permohonan kembali dan pembatalan tidak bersifat permanen.

Namun, hingga saat ini belum pernah ada situs yang telah dihapus dari daftar situs warisan dunia UNESCO yang berhasil kembali lagi dalam daftar bergengsi itu.