PPKM Diperpanjang, Kok Mall Buka Tapi Pantai Tutup?

Pelaku usaha pariwisata di Pangandaran menyesalkan keputusan pemerintah yang belum memperbolehkan objek wisata beroperasi. Tapi malah mall yang sudah buka.

Padahal Pangandaran selama ini dinyatakan dalam level 3. Sebagian pelaku usaha membandingkan hal itu dengan kebijakan pembukaan pusat perbelanjaan atau mall.

"Aneh ya, mengapa mall bisa dibuka sementara objek wisata tidak boleh," kata Marini salah seorang pedagang di pantai barat Pangandaran, Selasa (10/8/2021). Dia mengatakan mall dan objek wisata memiliki kesamaan, bahkan bagi beberapa orang pergi ke mall adalah salah satu cara berwisata.

"Padahal sama-sama bisa jadi kerumunan, apalagi mall mah dalam ruangan. Kalau Pangandaran kan pantai, terbuka, tempatnya lebih luas. Pengunjung bisa menyebar," kata Marini.

Dia menambahkan pemerintah bisa menerapkan aturan atau pembatasan kunjungan wisata seperti di mall. Yang penting roda ekonomi di tempat wisata bisa berputar.

"Jadi aneh, saya dari Pangandaran bisa ke mall di Tasik, tapi orang Tasik tak bisa ke Pangandaran. Ya kalau bisa objek wisata juga dibuka, kalau ada pembatasan-pembatasan ya silahkan diatur. Kami siap mengikuti aturan," kata Marini.

Marini mengaku dirinya sudah kelimpungan karena tak bisa berdagang lebih dari satu bulan. Walaupun mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah, menurut Marini tidak banyak membantu. Menurut dia ada beban-beban lain yang tak ditanggung pemerintah yang justru menjadi beban terberat.

"Cicilan bank, sewa tempat jualan dan lainnya. Emang itu dibantu sama pemerintah? Kan tidak," kata Marini.

Sementara itu dalam instruksi Mendagri nomor 30 tahun 2021, mall atau pusat perbelanjaan boleh dibuka dengan ketentuan kapasitas maksimal 25 persen dan jam operasional dibatasi sampai pukul 20.00 WIB selama PPKM.

Kemudian anak di bawah usia 12 tahun dan Lansia di atas 70 tahun tak boleh masuk. Bioskop, tempat bermain anak dan tempat hiburan di area mall ditutup.

Sebelumnya Ketua PHRI Pangandaran Agus Mulyana mengatakan pihaknya bersama kelompok pelaku usaha wisata sudah melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi selaku koordinator PPKM.

"Kami sudah berkirim surat ke dua menteri, dengan harapan ada peninjauan kebijakan," kata Agus.

Surat juga ditembuskan kepada Ketua Badan Pimpinan PHRI Pusat, Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Ketua BPD PHRI jabar, Bupati Pangandaran serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran.

Surat tersebut kata Agus intinya meminta agar pemerintah mengizinkan pembukaan objek wisata bagi daerah yang sudah masuk dalam level 3. Karena jika terus ditutup, menurut Agus akan sangat menyengsarakan pelaku usaha pariwisata.

"Kami mengusulkan agar wisata dibuka, dengan syarat ketentuan misalnya hanya boleh menerima tamu sebanyak 50 persen dari total kapasitas hotel. Penerapan Prokes ketat dan lainnya. Kami siap ikuti aturan asal aktivitas usaha kami bisa berjalan," kata Agus.

Agus mengatakan sebagai daerah wisata keberadaan hotel dan restoran di Pangandaran mayoritas berada di kawasan objek wisata. Sehingga ketika objek wisata ditutup, mereka juga praktis ikut tutup.

"Kami tahu dan paham bahwa ini dilakukan demi menekan penyebaran virus Corona, tapi kami mengusulkan sebuah jalan tengah bagaimana penanggulangan pandemi tetap jalan dan usaha kami juga tetap berjalan," kata Agus.

Dia menambahkan total pelaku usaha pariwisata di Pangandaran tercatat sebanyak 7.685 orang. Jumlah tersebut didapat dari data pengajuan bantuan pelaku wisata di Pangandaran.

"Itu artinya ada 7.685 keluarga yang terganggu kegiatan usahanya. Itu belum termasuk kalangan lain yang ikut menggantungkan usahanya dalam kegiatan pariwisata secara tidak langsung. Jadi kami harap wisata di Pangandaran bisa dibuka kembali," kata Agus.

Menyantap Hidangan Enak di Cafe Hits Sambil Menikmati Pemandangan di Pangandaran

Menyantap Hidangan Enak di Cafe Hits Sambil Menikmati Pemandangan di Pangandaran