Perebutan Takhta di Kasepuhan Cirebon Tak Berimbas ke Wisata Gua Sunyaragi

Polemik perebutan takhta di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, berimbas kepada Taman Air Gua Sunyaragi. Pengelola wisata berharap pemerintah turun tangan.

Objek Wisata Sejarah Taman Air Gua Sunyaragi merupakan bagian dari aset Keraton Kasepuhan Cirebon. Objek wisata itu dikelola oleh Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi (BP TAGS).

Nah, saat ini Keraton Kasepuhan Cirebon sedang kisruh dalam menentukan pucuk pimpinan. Kepala Bagian Humas Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi Eko Ardi Nugraha meminta agar pemerintah bisa turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi di keraton.

"Saat ini, dalam kondisi status quo. Kami meminta Wali Kota Cirebon, Gubernur Jawa Barat hingga Presiden untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini. Situs Gua Sunyaragi dan Keraton Kasepuhan merupakan aset bangsa Indonesia yang dilindungi undang-undang cagar budaya," kata Eko Ardi dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (20/8/2021).

"Goa Sunyaragi bukan milik pribadi sultan dan keluarganya, namun milik masyarakat Indonesia khususnya warga Cirebon. Dan, yang pengelolaannya memang disetujui oleh Keraton Kasepuhan," kata Eko.

Saat ini, imbas langsung polemik di Keraton Kasepuhan memang belum terlihat langsung kepada operasional Gua SUnyaragi. Sebabnya, wisata di Gua Sunyaragi ditutup sementara karena PPKM.

"Goa Sunyaragi sudah hampir dua bulan ini tutup dan tidak menerima kunjungan. Kami akan kembali membuka menunggu keputusan pemerintah," kata Eko.

Gua Sunyaragi Cirebon Foto: Sudirman Wamad/detikcom

Sementara itu, Wakil Direktur Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi R Chaidir Susilaningrat meminta agar persoalan di Keraton Kasepuhan dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat.

"Jangan sampai konflik yang ada menjadikan wibawa dan kehormatan keraton tergerus," kata Chaidir.

"Pemerintah harus ikut (menyelesaikan), sebagai pemegang otoritas dalam sistem hukum dan kekuasaan di Indonesia," kata Chaidir menambahkan.

Halaman selanjutnya >>> Awal Polemik di Keraton Kasepuhan Cirebon

Raden Rahardjo, pria keturunan Sultan Sepuh XI Radja Jamaludin Aluda Tajul Arifin yang sempat membetot perhatian publik dengan menggembok Keraton Kasepuhan Cirebon pada 2020, dilantik sebagai Sultan Sepuh Aloeda II. Pelantikan atau jumenengan Rahardjo sebagai sultan digelar tertutup.

Rahardjo dinobatkan sebagai Sultan Sepuh Aloeda II oleh keluarga besarnya. Penobatan Rahardjo sebagai Sultan Sepuh Aloeda II digelar sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan, 18 Agustus.

Baca juga: Keraton Kasepuhan Tutup, Pengelola Tetap Lestarikan Bangunan

Penobatan Rahardjo sebagai sultan ini menjadi bukti bahwa polemik yang terjadi atau perebutan takhta di Keraton Kasepuhan Cirebon masih terjadi. Sebab, Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin pada tahun lalu telah dinobatkan sebagai Sultan Sepuh XV Keraton Kasepuhan Cirebon.

Keraton Kasepuhan Cirebon Foto: (Sudirman Wamad/detikcom)

Prosesi jumenangan Luqman juga tidak lepas dari pro dan kontra. Penobatan Luqman sebagai PRA digelar pada 30 Agustus 2020, sebulan setelah ayahnya, Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat mangkat pada 22 Juli 2020.

Penganugerahan Luqman sebagai Putra Mahkota Keraton Kasepuhan Cirebon memunculkan polemik. Sejumlah pihak menolak Luqman untuk diangkat sebagai Sultan Sepuh XV menggantikan Sultan Kasepuhan XIV Cirebon PRA Arief karena bukan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah.