Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Jumat, 20 Agu 2021 13:42 WIB

TRAVEL NEWS

Perebutan Takhta di Kasepuhan Cirebon Tak Berimbas ke Wisata Gua Sunyaragi

Sudirman Wamad
detikTravel
Gua Sunyaragi Cirebon
Taman Wisata Air Gua Sunyaragi Cirebon (Sudirman Wamad/detikcom)
Cirebon -

Polemik perebutan takhta di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, berimbas kepada Taman Air Gua Sunyaragi. Pengelola wisata berharap pemerintah turun tangan.

Objek Wisata Sejarah Taman Air Gua Sunyaragi merupakan bagian dari aset Keraton Kasepuhan Cirebon. Objek wisata itu dikelola oleh Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi (BP TAGS).

Nah, saat ini Keraton Kasepuhan Cirebon sedang kisruh dalam menentukan pucuk pimpinan. Kepala Bagian Humas Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi Eko Ardi Nugraha meminta agar pemerintah bisa turun tangan menyelesaikan konflik yang terjadi di keraton.

"Saat ini, dalam kondisi status quo. Kami meminta Wali Kota Cirebon, Gubernur Jawa Barat hingga Presiden untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini. Situs Gua Sunyaragi dan Keraton Kasepuhan merupakan aset bangsa Indonesia yang dilindungi undang-undang cagar budaya," kata Eko Ardi dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (20/8/2021).

"Goa Sunyaragi bukan milik pribadi sultan dan keluarganya, namun milik masyarakat Indonesia khususnya warga Cirebon. Dan, yang pengelolaannya memang disetujui oleh Keraton Kasepuhan," kata Eko.

Saat ini, imbas langsung polemik di Keraton Kasepuhan memang belum terlihat langsung kepada operasional Gua SUnyaragi. Sebabnya, wisata di Gua Sunyaragi ditutup sementara karena PPKM.

"Goa Sunyaragi sudah hampir dua bulan ini tutup dan tidak menerima kunjungan. Kami akan kembali membuka menunggu keputusan pemerintah," kata Eko.

Gua Sunyaragi CirebonGua Sunyaragi Cirebon Foto: Sudirman Wamad/detikcom

Sementara itu, Wakil Direktur Badan Pengelola Taman Air Gua Sunyaragi R Chaidir Susilaningrat meminta agar persoalan di Keraton Kasepuhan dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat.

"Jangan sampai konflik yang ada menjadikan wibawa dan kehormatan keraton tergerus," kata Chaidir.

"Pemerintah harus ikut (menyelesaikan), sebagai pemegang otoritas dalam sistem hukum dan kekuasaan di Indonesia," kata Chaidir menambahkan.

Halaman selanjutnya >>> Awal Polemik di Keraton Kasepuhan Cirebon

Selanjutnya
Halaman
1 2
BERITA TERKAIT
BACA JUGA