PeduliLindungi Jadi Syarat Kegiatan Wisata, Dispar Bantul: Sulit Diterapkan!

Pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat beraktivitas, khususnya di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf). Dispar Bantul menilai tidak semua wisatawan memiliki smartphone dan mengusulkan kepada Dispar DIY penggunaan kartu vaksinasi sebagai syarat kegiatan parekraf.

"Saat ketemu kemarin saya menawarkan pak Singgih (Kepala Dispar DIY), kalau nanti ada kesulitan di lapangan terkait PeduliLindungi saya nawar yang penting punya wisatawan punya bukti divaksin atau menunjukkan kartu vaksin," kata Kepala Dispar Bantul Kwintarto Heru Prabowo saat dihubungi detikcom, Sabtu (28/8/2021).

"Kami cari solusi karena tidak semua punya smartphone, kalau sertifikat vaksin kan punya semua," ujarnya.

Apalagi, penerapan aplikasi tersebut sulit dilakukan di tempat wisata seperti kawasan Pantai Parangtritis. Lagipula di Pantai Parangtritis menggunakan aplikasi 'Visiting Jogja' sebagai pendataan wisatawan.

"Itu PR saya khusus di Paris (Parangtritis) yang akan serba salah. Karena masih cek suhu, nempel barcode yang bisa menimbulkan potensi penumpukan di tempat retribusi," kata dia.

"Jadi, justru malah aplikasi Visiting Jogja itu kalau bisa sudah diintegrasikan dengan PeduliLindungi, sehingga kami tidak perlu mencatat lagi. Orang datang tinggal nempel barcode, bisa perwakilan dan pribadi. Karena, selama ini kan masih mencatat, entry, kalau dengan barcode bisa terkoneksi kan enak," dia menambahkan.

Bantuan untuk Pelaku Wisata Bantul

Menyoal bantuan bagi pelaku wisata, Kwintarto mengaku belum bisa memastikannya. Pasalnya, hal itu berasal dari hibah dan masuk ranah Dinas Sosial dan Kemenparekraf RI.

"Jadi kewenangan hibah ada di Dinsos, kedua di Kementerian juga ada jalurnya. Hanya untuk Kabupaten Bantul kita lihat bantuan sosial sudah pada posisi yang kurang lah. Intinya kalau menggulirkan bansos kesulitan di anggaran," ujarnya.

"Kedua dari Kementerian faktanya belum hubungi Kabupaten. Tapi kalau provinsi (Pemda DIY) sudah meminta data pelaku wisata ke kami, tapi sampai saat ini belum ada sinyal lagi," Kwintarto menambahkan.