Sandiaga soal Backpacker ke Bali: Kami Tidak Melarang, tapi...

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan pemerintah tak melarang backpacker datang ke Bali. Mereka diizinkan berwisata dengan sejumlah syarat.

Sandiaga meluruskan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan soal pembukaan kembali Bali untuk wisatawan mancanegara (wisman). Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa ia tak ingin wisman ala backpacker datang ke Bali.

"Kita nggak mau backpacker yang datang agar Bali itu bersih, orang yang datang berkualitas," kata Luhut.

Sandiaga kemudian menyampaikan bahwa penyaringan wisman masuk Bali bukan dari atribut yang digunakan wisman, misalnya backpack. Akan tetapi lebih berfokus pada kualitas wisman baik secara sikap maupun kemampuan ekonomi.

"Backpacker yang dimaksud Pak Luhut adalah yang tidak mendatangkan dividen. Memang sangat rancu dari segi definisi," kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing melalui zoom, Senin (20/9/2021).

"Setelah kami mengklarifikasi, Pak Luhut menyampaikan ini adalah kelompok wisatawan yang tidak mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan profit, tidak mendatangkan benefit, tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menghormati kearifan lokal dan tipe tipe wisatawan inilah yang bukan menjadi sasaran target wisatawan pasca pandemi," dia menambahkan.

Sandiaga menegaskan tidak melarang wisman yang datang menggunakan backpack. Wisman boleh saja liburan ke Bali asal mematuhi peraturan yang berlaku di sana.

"Kami tidak akan melarang backpacker selama mereka mematuhi aturan, taat protokol kesehatan, dan menghormati kearifan lokal," ujarnya.

Untuk pembukaan Bali bagi wisman, Sandiaga masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi Bali. Rencananya, wisman yang diizinkan datang adalah yang berasal dari negara terdekat dari Indonesia.

"Kami prioritaskan negara yang dekat dengan Indonesia dulu dan target pasar pada negara yang sudah membuka perbatasan. Pembukaan ini juga bergantung pada pengendalian angka COVID-19 pada masing-masing negara," ia memaparkan.