Ketua Satgas Penanganan COVID-19/Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan lokasi yang rawan permainan oknum untuk membebaskan masyarakat dari karantina. Lokasi itu nantinya akan ditutup.
Permainan oknum ini sudah dilakukan sejak kedatangan penumpang di bandara. Suharyanto mengaku, memang ada titik-titik yang tak dijaga petugas Satgas sehingga permainan oknum ini terjadi.
"Di bandara ada tempat-tempat yang kami tidak bisa masuk. Keluar pintu pesawat sampai masuk gedung. Di situ memang adalah tempat yang tidak boleh sembarang orang masuk ke situ terkait keamanan dan keselamatan penerbangan. Tapi hasil penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari Mabes Polri, kesimpulan titik-titik yang memungkinkan oknum-oknum bisa bermain," kata Suharyanto dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/2/2022).
Suharyanto mengatakan, para oknum ini menjanjikan penumpang yang datang tidak perlu melewati pintu imigrasi atau petugas lainnya. Mereka langsung dibawa sehingga tidak perlu karantina.
Suharyanto juga menjelaskan, titik-titik rawan itu akan ditutup supaya tak ada lagi permainan oknum meloloskan orang dari kewajiban karantina.
"Dengan kita sudah mengetahui titik-titik ini, ke depan kami akan bekerja sama terus khususnya dengan Mabes Polri, Polda Metro Jaya untuk menutup titik-titik ini sehingga dari mulai mendarat di bandara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada oknum manapun yang bisa melanggar aturan kekarantinaan yang sudah ditetapkan dan kita sepakati," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Pusat Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut pekerja migran Indonesia pernah ditawari oknum untuk tidak karantina. Salah satunya PMI asal Hong Kong yang diminta membayar Rp 4,5 juta.
"Sekitar Desember lalu, dari bandara ke Wisma Atlet, oknum petugas mengatakan tidak perlu karantina, waktu itu mereka minta Rp 4,5-5 juta kemudian bisa langsung pulang ke daerah asalnya," kata Anis seperti dikutip detikTravel dari BBC, Selasa (1/2/2022).
Anis menambahkan oknum petugas tersebut meminta paspor PMI tersebut supaya, "secara administratif tercatat melakukan isolasi, tapi secara fisik tidak ada."
"Kemudian PMI itu melapor ke kami dan kami dampingi untuk pengambilan paspor," kata dia.
Dugaan mafia karantina juga diungkapkan oleh Mawar, seorang PMI dari Singapura, bukan nama sebenarnya. Mawar mengatakan dimintai uang sekitar Rp 450.000 oleh petugas saat karantina untuk mengurus pendaftaran IMEI telepon genggamnya yang sebenarnya, kata dia, gratis.
"Katanya untuk ongkos dari wisma ke bandara. Bayangkan kalau ada 10 hingga 20 orang, berapa jumlahnya? Padahal gratis," ujar Mawar.
Simak Video "Video Musim Mudik, Pemeriksaan Truk di Pelabuhan Merak-Ciwandan Diperketat"
(pin/ddn)