Pemerintah Ukraina Versi Putin Bakal Beri Paspor Rusia ke Warga

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Pemerintah Ukraina Versi Putin Bakal Beri Paspor Rusia ke Warga

CNNIndonesia - detikTravel
Jumat, 13 Mei 2022 10:40 WIB
Ukrainian families, who have fled Kherson amid the Russian invasion, watch a dolphin show at a hotel, in Odesa, Ukraine April 9, 2022. Picture taken April 9, 2022. REUTERS/Ueslei Marcelino     TPX IMAGES OF THE DAY
Foto: Warga Kherson, Ukraina (REUTERS/Ueslei Marcelino)
Kherson -

Pemerintah daerah Kherson di Ukraina bentukan Rusia akan memberikan paspor Rusia kepada warganya, alih-alih memberikan paspor Ukraina.

Kherson adalah sebuah wilayah di Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Wilayah ini dikuasai oleh Rusia. Oleh pemerintahan baru Kherson yang ditunjuk Rusia, warga bakal ditawari untuk membuat paspor Rusia mulai akhir 2022.

"Langkah selanjutnya adalah tawaran untuk membuat paspor Federasi Rusia kepada seluruh masyarakat. Saya rasa kami bakal memulai pembuatan paspor tersebut pada tahun ini," kata Wakil Kepala Administrasi Kherson versi Rusia, Kirill Stremousov, dikutip dari CNN, Jumat (13/5/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Stremousov juga menyampaikan bahwa paspor tersebut tak wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah Kherson versi Rusia mengatakan bakal mengajukan permintaan resmi kepada Kremlin untuk menjadi bagian dari federasi tersebut.

ADVERTISEMENT

"Pihak berwenang wilayah Kherson bakal mengajukan permintaan menjadi bagian dari Rusia kepada Presiden Rusia [Vladimir Putin]," demikian pernyataan akun Telegram yang diduga berhubungan dengan administrasi pro Rusia, Rabu (11/5).

Meski demikian, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyampaikan bahwa masuknya Kherson ke Rusia merupakan keputusan warga kota itu.

"Terserah warga di wilayah Kherson untuk memutuskan permintaan tersebut bisa terjadi atau tidak dan menentukan nasib mereka sendiri," kata Peskov.

Selain itu, Peskov menilai masuknya Kherson ke Rusia harus dilakukan dengan jalur yang sah.

"Isu ini harus dinilai dan diverifikasi secara jelas oleh pengacara dan ahli hukum, karena keputusan yang menentukan tersebut harus memiliki latar belakang legal yang jelas, pembenaran, dan harus sah, seperti kasus di Crimea," tutupnya.




(wsw/wsw)

Hide Ads