Mahasiswa-Pemuda Manggarai di Bali Sepakat Tolak Kenaikan Tarif Komodo

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Mahasiswa-Pemuda Manggarai di Bali Sepakat Tolak Kenaikan Tarif Komodo

I Wayan Sui Suadnyana - detikTravel
Kamis, 04 Agu 2022 10:42 WIB
Konferensi pers perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali terkait penolakan kenaikan harga tiket TN Komodo menjadi Rp 3,75 juta.
Konferensi pers perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali. (I Wayan Sui Suadnyana/detikBali)
Denpasar -

Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali menolak kenaikan tarif Taman Nasional (TN) Komodo karena menganggap tidak ada transparansi dari pemerintah.

Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali sepakat menolak kebijakan menaikkan tarif masuk TN Komodo. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali Rian Ngarai kepada media pada Rabu (3/8/2022).

"Kami dari mahasiswa dan pemuda menolak dengan kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo," kata Rian Ngarai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rian juga mengungkapkan alasan keputusan penolakan dari perkumpulannya ini. Selain karena akan berdampak buruk pada ekonomi masyarakat setempat, ia juga merasa tidak ada transparansi dari pemerintah provinsi mengenai penetapan harga tersebut.

"Kenapa kemudian kenaikan tiket Taman Nasional Komodo itu menjadi Rp 3.750.000? Ini tidak ada transparansi dari pemerintah provinsi," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Sebelum adanya penetapan kenaikan harga TN Komodo, Rian menuturkan bahwa Labuan Bajo sudah memiliki banyak permasalahan. Berbagai polemik mulai muncul sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi wisata premium.

Puncaknya adalah ketika adanya kenaikan tiket masuk TN Komodo ini. Rian mengutarakan bahwa ia sangat menyayangkan kebijakan yang diputuskan oleh Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo tersebut.

"Kami sangat menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BOP dengan alasan konservasi mereka menaikkan tarif untuk masuk ke Taman Nasional Komodo," kata Rian.

Kemudian Rian mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan, kenaikan tarif TN Komodo tampaknya ada kaitannya dengan PT Flobamor. Sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

"Tapi kita menduga dengan kehadiran PT Flobamor milik siapa dan bekerja untuk siapa. Karena kalau misalnya PT ini berfungsi di Manggarai Barat, maka ini akan terjadi semacam penolakan dari masyarakat setempat terlebih khusus para pelaku pariwisata lokal yang mempunyai perusahaan travel agent," ujarnya.

Tidak hanya Rian, mahasiswa asal Pulau Komodo Firmansyah (24) juga menyatakan penolakannya atas kenaikan tarif TN Komodo tersebut. Apalagi objek wisata yang mengalami kenaikan adalah Pulau Padar dan Pulau Komodo.

Menurutnya kenaikan tarif ini akan berdampak pada pendapatan masyarakat setempat. Sebab hampir 80 persen masyarakat Pulau Komodo menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.

Firmansyah juga menyayangkan bahwa pemerintah terkait terkesan tidak memberikan solusi yang dapat membantu masyarakat yang terdampak dari kebijakan ini.

"Itu aspek buruk yang dialami oleh masyarakat Komodo. Sehingga tidak ada solusi dari pihak-pihak terkait untuk mementingkan kelangsungan hidup masyarakat Komodo yang ada dalam kawasan. Itu yang paling disayangkan," kata Firmansyah.

Firmansyah juga menginformasikan bahwa beberapa hari yang lalu ada pihak dari PT Flobamor yang mensosialisasikan kenaikan tarif TN Komodo ke masyarakat Pulau Komodo. Masyarakat Pulau Komodo bertanya-tanya mengenai legal standing agar mereka tetap punya pendapatan dari adanya kenaikan tiket.

Sayangnya, kata Firmansyah, pihak PT Flobamor tidak bisa menunjukkan legal standing dari kenaikan tiket TN Komodo. Oleh karena itu, masyarakat setempat belum yakin dengan kebijakan tersebut.

Hal yang paling menjadi perhatian Firmansyah dari penetapan tarif baru ini adalah tidak adanya keterlibatan masyarakat Pulau Komodo. Padahal mereka yang berada di dalam kawasan konservasilah yang akan terdampak secara langsung.

"Jadi kami masyarakat Komodo sangat menyayangkan keputusan sepihak, tidak melibatkan masyarakat-masyarakat yang ada dalam kawasan konservasi," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di detikBali. Baca selengkapnya di sini.




(ysn/ysn)

Hide Ads