Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Selasa, 30 Agu 2022 08:03 WIB

TRAVEL NEWS

Terlalu Banyak Mulut Ngurusin Destinasi Wisata?

Wisatawan Candi Borobudur
Wisatawan nakal di Candi Borobudur (Foto: Twitter)
Jakarta -

Pemerintah agaknya mengakui tumpang tindih kekuasaan di destinasi wisata super prioritas. Mereka kini sedang membahas tentang sistem manajemen tunggal di destinasi.

Sebagai contoh, begitu banyak mulut yang memberi pernyataan pada saat wacana kenaikan tiket di Candi Borobudur dan Taman Nasional (TN) Komodo. Akibatnya, tujuan utama pemerintah tak tersampaikan dengan baik.

"Minggu lalu kita melakukan raker dengan Komisi X DPR RI dan ada usulan mengenai isu pendalaman single authority management untuk destinasi pariwisata. Terutama destinasi pariwisata unggulan," kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam temu wartawan mingguan di kantornya, Senin (29/8/2022).

"Ini juga belajar dari Labuan Bajo kemarin. Bahwa masyarakat belum terlalu mengerti mengenai upaya konservasi kita," imbuh dia.

"Harapannya, dengan adanya single authority management upaya narasi kita menjadi terintegrasi dan bisa disampaikan kepada publik," kata dia lagi.

Kata Sandiaga, nantinya akan ada undang-undang terkait single authority management tadi. Harapannya juga meminimalisir koordinasi yang bertele-tele.

"Itu dipicu terhadap diskursus publik berkaitan dengan upaya konservasi di Borobudur dan juga di Labuan Bajo. Kami sedang menggarap rancangan UU ini, terutama untuk destinasi super prioritas agar tidak tumpang tindih," kata dia.

"Tidak ada lagi koordinasi-koordinasi yang tidak efektif dan akhirnya bisa membuat distorsi di masyarakat dan peluang kita meningkatkan kembali pariwisata ini menjadi suatu keniscayaan yang harus kita perjuangkan dan realisasikan secara bersama," imbuh Sandiaga.

Pemerintah menginginkan area yang konservasi, cagar budaya, dan taman nasional harus diupayakan penjagaannya. Kegiatan itu juga harus dilakukan secara totalitas dan itu memerlukan single authority management.

"Yaitu bisa memberikan informasi secara utuh, narasi apa yang dibawa, mengenai yang dilakukan pemerintah. Dan bagaimana produk-produk yang ditawarkan ini, walaupun taman nasional bagian dari pemerintah tapi semuanya harus dikelola dengan baik," kata dia.

Sehingga, terang Sandiaga, narasi yang keluar pada pubik itu menjadi single naration, atau narasi tunggal dan bisa mengurangi potensi konflik.

"Sedang dibahas, sehingga tidak ada saling klaim. Kita bersinergi. Justru yang mengelola ini akan diserahkan pada regulasi. Konsepnya sedang dimatangkan," katanya.

Kalangan DPR khususnya Komisi X sebelumnya meminta single authority management ini juga dimasukkan dalam pembahasan RUU Pariwisata.



Simak Video "Ekraf Indonesia Diproyeksikan Bisa Salip Korsel 5 Tahun Mendatang"
[Gambas:Video 20detik]
(msl/ddn)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA
Live Breaking News
×
Fit & Proper Test Calon Panglima
Fit & Proper Test Calon Panglima Selengkapnya