Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Kamis, 25 Agu 2022 12:33 WIB

TRAVEL NEWS

Pak Sandi, Tarif Sultan Borobudur & Komodo Merusak Wisata!

Candi Borobudur, Magelang dilihat dari atas
Rencana kenaikan tarif dinilai belum tepat waktunya. Foto: Kemenparekraf
Jakarta -

Rencana kenaikan tiket destinasi prioritas seperti Borobudur dan Taman Nasional Komodo dianggap belum tepat waktunya oleh kalangan DPR. Saat ini negara-negara di seluruh dunia tengah mempromosikan wisata besar-besaran dan memberikan diskon.

"Ini kan lagi ada suasana pemulihan wisata, seluruh negara lagi jor-joran, Thailand sampai diskon hotel segala macam. Tapi alangkah kecewanya kita pemulihan wisata ini dirusak oleh (rencana) naiknya harga Borobudur dan Komodo. Ini wrong time, waktunya sangat tidak tepat, sangat tidak bagus, sayang sekali. Saya tahu ini bukan wewenang Menparekraf, tapi langkah-langkah seperti ini harusnya bijak lah," ujar Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Gerindra Djohar Arifin Husin dalam rapat kerja dengan Menparekraf seperti dilihat detikcom.

"Kita lagi buka-buka pintu, silakan masuk, silakan masuk, nanti baru kita bicarakan ke yang terkait. Ini lagi promosi malah menghambat," ujarnya.

Menunda tarif sama saja dengan menunda masalah

Rekan Komisi X DPR lain, Andreas Hugo Pareira dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan keputusan pemerintah untuk mengundurkan pelaksanaan kenaikan tiket Komodo ke bulan Januari nanti hanya akan sekedar menunda masalah.

Untuk itu dia menyarankan pemerintah langsung membentuk single authority management yang mengatur destinasi-destinasi prioritas ini. Usulan ini rencananya akan dimasukkan dalam revisi UU Pariwisata.

"Jalan keluarnya memang ada satu yang khusus mengelola destinasi prioritas sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab, atau memperkuat BPOLBF (Badan Otorita Pelaksana Labuan Bajo Flores). Kita mau merevisi UU Pariwisata karena kalau tidak ada regulasi terpadu pasti akan terjadi kasus di seperti di Borobudur atau Labuan Bajo menunda itu menunda masalah, bahwa bulan Januari (kenaikan tiket komodo) itu akan membuat masalah karena bukan otoritasnya mengatur tarif itu," ujarnya.

Anggota yang lain, Sodik Mudjahid dari Partai Gerindra juga mengatakan harus ada kompromi antara penetapan sebuah wilayah konservasi dan wilayah untuk wisata.

"Harga yang sekarang di Taman Komodo saya katakan harga konservasi dan bukan harga wisata karena tidak ada sinergi dan kolaborasi dalam penetapan harga," ujarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pihaknya menerima masukan anggota DPR. "Single authority management yang tadi sudah disentuh Abang Andreas ini memang kenapa kita lontarkan sebagai sebuah diskursus. Kita gunakan kesempatan ini untuk mengangkat isu yang tingkat viralitasnya tinggi tapi ada peluang untuk perubahan secara fundamental," ujar Sandiaga.

"Mengenai konservasi ini memang jangan ditabrakkan dengan komersialisasi, ini harus beriringan, dan ini akan kita rapihkan lagi ke depan," ujar Sandiaga.



Simak Video "Sandiaga Uno Buka Suara soal Rencana Tarif Pulau Komodo Rp 3,75 Juta"
[Gambas:Video 20detik]
(ddn/bnl)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA