Dirjen Imigrasi Tak Segera Ditunjuk, Padahal PR Menumpuk

Imigrasi terus menjadi sorotan setelah dijewer Presiden Jokowi. Rupanya, direktur jenderal (dirjen) nya dijabat pelaksana tugas (plt), padahal tugasnya amat banyak.

Kinerja Imigrasi disorot betul setelah Presiden Joko Widodo menyebut sampai dibuat malu. Kritikan pun membanjiri lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) itu. Teguran keras kepada Imigrasi itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Padahal, Imigrasi bertugas terkait administrasi orang keluar masuk RI. Pembuatan paspor, visa, hingga kitas atau kartu ijin tinggal terbatas.

Tugas-tugas itu sekaligus menjadi sumbercuan bagi negara. Pelayanan visa on arrival untuk wisata dan Eazy Passport berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 Kemenkumham. Realisasi PNBP 2022 yang diperoleh Ditjen Imigrasi sebesar Rp 2,005 triliun. Itu setara dengan 100,29 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp 2 triliun. Realisasi target PNBP Ditjen Imigrasi tersebut berkontribusi sekitar 66 persen dari total penerimaan Kemenkumham sebesar Rp 3,06 triliun.

Setelah ditelusuri, layanan lamban Imigrasi itu karena lambatnya penentuan pimpinan. Ksudah setahun ini Dirjen Imigrasi cuma diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), tepatnya sejak 30 Juni 2021. Saat itu, Menteri Kumham Yasonna Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham RI Widodo Ekatjahjana untuk merangkap tugas sebagai Plt Dirjen Imigrasi.

Saat ini, Kemenhukam juga telah punya 10 nama yang salah satunya nantinya akan menduduki bangku Dirjen Imigrasi. Namun kabar terakhir wawancara calon dirjen ditunda hingga pemberitahuan lanjutan.

Tentu, gambaran 'PR' dirjen baru sudah ada terpampang di depan mata. Komentar Presiden Jokowi pun menjadi hal utama yang harus dikerjakan pimpinan, menyusul persoalan lainnya.

Berikut beberapa poin yang akan menjadi prioritas pimpinan Imigrasi baru setelah ditunjuk nanti:

1. Kinerja Imigrasi yang lamban terkait pelayanan Voa dan KITAS yang dikeluhkan investor dan turis.

2. Tuntutan perubahan layanan dan kebijakan imigrasi yang harus diubah total mengikuti kebutuhan yang cepat.

3. Keputusan cepat dalam kebijakan pembuatan paspor, mulai dari antrian via M-Paspor yang seringkali error, kuota pendaftaran, perpanjangan hingga pembuatan epaspor.

4. Perombakan jajaran dari dirjen hingga bawahan yang lebih kompeten dan gerak cepat.

5. Wajah baru kinerja dan layanan imigrasi yang lebih melayani bukan menyulitkan.