Pelaku Wisata di NTT Minta Kepastian Tiket Masuk Rp 3,7 Juta TN Komodo

Pelaku pariwisata di Labuan Bajo meminta pemerintah menyudahi polemik tarif Rp 3,7 juta ke Taman Nasional Komodo. Mereka ingin kepastian.

Pemerintah diminta tegas mengatakan ke publik, apakah tarif Rp 3,75 juta per wisatawan mahal itu akan tetap dipungut PT Flobamor mulai 1 Januari 2023, atau tetap mengacu pada harga tiket yang berlaku saat ini.

"Semestinya pemerintah sekarang ini dalam waktu satu bulan ini segera buatkan publikasi. Kalau dulu rencana kenaikan tiket ini dipublikasikan, press conference, tetapi sekarang pemerintah kok diam. Apakah ini dibiarkan begini saja?" tegas Leo Embo, salah satu pelaku wisata Labuan Bajo saat diskusi daring bertajuk Tata Kelola Konservasi dan Pariwisata di TN Komodo, Jumat (9/12) akhir pekan lalu.

"Bola ini bergulir begitu saja lalu diserahkan kepada wisatawan untuk memutuskan apakah datang atau tidak. Sementara pariwisata ini butuh kepastian," imbuhnya.

Leo mengatakan, kendati pihaknya sudah menjelaskan soal perkembangan terkini polemik tarif itu, bahwa pungutan Rp 3,7 juta oleh PT Flobamor sudah tak punya dasar hukum setelah pencabutan Pergub, namun wisatawan tetap dibuat bingung.

Terlebih dengan adanya pernyataan PT Flobamor yang tetap memungut tarif kontroversial itu pada 1 Januari nanti. Karenanya, ia meminta pemerintah membuat pernyataan resmi agar ada kepastian bagi wisatawan.

"Ini menimbulkan ketidakpastian tidak hanya di pelaku pariwisata tapi juga menimbulkan ketidakpastian di calon-calon wisatawan. Sampai sekarang ini wisatawan masih bertanya-tanya apakah 1 Januari itu naik atau tidak," kata Leo.

Menurut Leo, industri pariwisata sangat sensitif tidak hanya soal keamanan, tapi juga soal ketidakpastian kebijakan pemerintah.

"Itu yang perlu diingat. Mestinya pemerintah juga mempertimbangkan itu. Setiap wacana yang dikeluarkan terkait industri pariwisata itu secara otomatis berdampak pada keputusan wisatawan untuk melakukan kunjungan berwisata," kata Leo.

Sensitivitas isu ini sudah dirasakan dampaknya dengan penurunan drastis kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo usai mencuatnya polemik tiket mahal ke TN Komodo.

"Ini juga diakui oleh Dinas Pariwiata Manggarai Barat bahwa ada penurunan kunjungan wisatawan, salah satu dampak dari wacana ini, yang sampai sekarang tidak ada kepastian," katanya.

Memang secara legal, kata dia, tidak ada lagi dasar hukum berlakukan tarif Rp 3,7 juta (tepatnya Rp 3,750.000) oleh PT Flobamor setelah Gubernur NTT mencabut Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun, tambah dia, menyatakan tarif ke TN Komodo masih mengacu pada PP No 12 Tahun 2014 Tentang Tarif dan Jenis PNBP yang Berlaku di Kementerian Kehutanan, sebagaimana yang berlaku saat ini.

"Tapi ini di tataran komunikasi pemerintah pusat dengan Pemprov. Di lapangan wisatawan masih menunggu kepastian apakah PT Flobamor ini yang terus mengatakan tetap berlaku 1 Januari (2023) atau berpatokan pada aturan-aturan, surat dari KLHK kepada Pemprov itu lalu belakangan Pergub dicabut," ujar Leo.

Kementerian Pariwisata Tidak Bersuara

Di sisi lain, ia menyayangkan Kementerian Pariwisata tidak tampil bersuara di tengah polemik ini. Padahal, kata Leo, para pelaku wisata berharap adanya jaminan kepastian kepada wisatawan untuk mengunjungi Labuan Bajo.

"Sampai sekarang pun Kementerian Pariwisata menurut kami seakan-akan tidak bersuara menyampaikan ini ke publik, bahwa, 'ok silahkan wisatawan datang ke Labuan Bajo tidak usah khawatir dengan isu-isu selama ini mengenai tiket masuk bahwa itu tidak berlaku sampai ada keputusan yang pasti'. Ini sangat elegan supaya memberikan kepastian," ujar Leo.

"Jangan dikira Labuan Bajo ini ramai, tidak. Itu kan ada kegiatan-kegiatan kementerian, kegiatan-kegiatan lain. Wisatawan juga menurun drastis," lanjut dia.

Pelaku Wisata Pesimis

Terkait proyeksi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo tahun depan, ia pesimis Labuan Bajo akan ramai dikunjungi wisatawan. Hal itu menurutnya akan terjadi jika tidak ada kepastian harga tiket ke TN Komodo itu.

"Saya tidak yakin tahun depan Labuan Bajo ini akan ramai karena sampai sekarang ini belum ada kepastian, menunggu kepastian. Kalau soal hukum iya, tapi belum ada pernyataan resmi dari pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, PT Flobamor sejatinya menjual paket wisata dengan dalih biaya konservasi. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo.

"Kalau PT Flobamor ingin terjun dalam bisnis pariwisata Labuan Bajo ya monggo dari awal jelaskan bahwa kami juga ingin terlibat dalam jual paket wisata itu. Jangan berdalih dengan biaya konservasi, toh wisatawan sudah memberikan kontribusinya untuk konservasi dengan membeli tiket itu yang sudah diatur dalam PP (No 12/2014 Tentang Tarif dan Jenis PNBP yang Berlaku di Kementerian Kehutanan)," pungkas Leo.

-----

Artikel ini telah naik di detikBali dan bisa dibaca selengkapnya di sini.