PM Belanda Minta Maaf atas 250 Tahun Perbudakan, Adakah untuk Indonesia?

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas perbudakan yang telah dilakukan selama 250 tahun di masa lalu. Dia mengakui perbudakan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Permintaan maaf itu dinyatakan hampir 150 tahun setelah berakhirnya perbudakan di negara-negara jajahan Belanda. AFP menuliskan ada Indonesia dalam permintaan maaf itu. Tetapi, menteri-menteri Belanda menuju tujuh tempat berbeda dalam rangkaian permintaan maaf atas perbudakan itu, yakni ke Sint Maarten, Bonaire, Aruba, Curacao, Sint Eustatius, Saba, dan Suriname.

PM Rutte menyampaikan permintaan maaf itu di Den Haag.

"Hari ini atas nama pemerintah Belanda, saya meminta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu," kata Rutte dalam pidatonya di Den Haag seperti dikutip dari AFP, Selasa (20/12/2022).

"Kami, yang hidup di sini dan sekarang, hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan yang kami sebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," kata dia lagi.

Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Belanda Sigrid Kaag mengatakan, dalam kunjungan resmi ke Suriname pekan lalu, permintaan maaf pada hari Senin itu merupakan bagian dari proses menuju momentum pada 1 Juli 2023. Yakni, keti koti (memutus rantai) sebuah peringatan pembebasan dari perbudakan dalam bahasa Suriname.

Rencana permintaan maaf pemerintah Belanda kepada bekas koloni itu menuai kontroversi. Sejumlah kelompok dan negara bekas jajahan yang merasakan langsung perbudakan mengkritik tindakan tersebut sebagai langkah terburu-buru dan amat kolonial. Apalagi, sempat beredar kritikan langkah itu dilakukan secara diam-diam.

Rutte menyangkal dengan mengatakan memilih momen yang tepat sebagai masalah yang rumit.

"Tidak ada satu waktu yang tepat untuk semua orang, tidak ada satu kata yang tepat untuk semua orang, tidak satu tempat yang tepat untuk semua orang," kata dia.