Patung Bung Karno Tak Mirip Asli, Pemkab Banyuasin Ogah Lunasi

Gara-gara Patung Bung Karno yang tidak mirip dengan aslinya, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan ogah untuk melunasi pembayaran ke pihak kontraktor.

Pemkab Banyuasin, Sumatera Selatan mengatakan, mereka tidak akan membayar pelunasan kepada pihak tender yang melakukan pengerjaan patung Bung Karno jika patung itu tidak diperbaiki. Seperti diketahui, polemik muncul setelah wajah patung itu viral karena tidak mirip dengan Bung Karno asli dan tampak gemuk.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim menyatakan prihatin dengan polemik yang dinilai mempermalukan Banyuasin ini. Ia mengaku langsung mendapatkan banyak telepon yang menanyakan terkait patung tersebut, termasuk dari komunitas seni Sumsel.

"Saya juga terkejut banyak yang menelepon menanyakan kenapa patung ini tidak sesuai dengan Bung Karno, ini lebih gempal dan mukanya agak lucu. Bahkan saya dikontak oleh komunitas seni rupa Sumsel, dia (komunitas) bilang ini memalukan," ungkap Erwin, akhir pekan lalu.

Tak ingin ini berlarut-larut, katanya, pihak pemkab juga langsung melakukan verifikasi ke lapangan. Pemkab Banyuasin menegaskan tidak akan membayar tender apabila proyek pembangunan patung Bung Karno ini tidak segera diperbaiki.

"Saya sudah mengontak Dinas PU untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Tapi kan kegiatan ini belum selesai. Pekerjaannya belum selesai dan belum dibayar, masih bisa dilakukan perbaikan. Kami akan mengambil tindakan kalau tidak sesuai, tidak akan kami bayar," jelasnya.

Erwin menambahkan, proyek ini dikerjakan oleh pihak ketiga dengan anggaran Rp 500 juta dan target penyelesaian 3 bulan. Pengerjaannya sendiri baru dimulai pada September 2023 dan pihak Pemkab baru membayar sebagian untuk kontrak awal.

Belum dipastikan apakah patung Bung Karno ini bisa diperbaiki saja atau perlu dibongkar total. Erwin menyatakan masih menunggu laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

"Itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Tergantung (dibongkar atau perbaiki) karena saya belum mendapat laporan dari Kadis PU apakah nanti bisa direvisi tanpa harus bongkar apakah memang harus bongkar dari awal," tuturnya.

-----

Artikel ini telah naik di detikSumbagsel.