Pantai di Karimunjawa dilaporkan tercemar. Diduga asal pencemarannya dari tambak udang yang ada di sana.
Pemerintah Kabupaten Jepara bakal segera melakukan upaya penutupan tambak udang tanpa izin di Pulau Karimunjawa. Langkah ini dilakukan setelah ada rapat koordinasi berbagai pihak di Jakarta.
"Semacam sosialisasi sehingga semua bisa paham dan bisa mengerti. Namun yang lebih penting adalah bagaimana nasib masyarakat Karimunjawa pascapenutupan terutama mereka yang terdampak langsung. Mereka tetap bisa hidup dan anak-anak juga tetap bisa sekolah. Ini yang paling penting," jelas Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta dalam keterangan resmi dari Diskominfo Jepara kepada detikJateng, Sabtu (14/10/2023).
Dalam keterangan resminya, Pemkab telah melakukan koordinasi secara daring terkait dengan penanganan tambak udang di Pulau Karimunjawa.
Edy mengatakan penutupan akan dilakukan secara humanis dan persuasif. Mengutamakan pendekatan dan menghindari konflik.
"Ini (penutupan ini) sesuai arahan semuanya terutama dari pusat dan kita yang didaerah juga sepakat. Kondusifitas dan suasana aman di Karimunjawa jauh lebih penting apalagi menjelang Pemilu ini," terang Edy.
Edy meminta semua pihak terutama masyarakat Karimunjawa yang terdampak adanya tambak untuk bisa bersabar. Sebab menurutnya pemkab memikiran dampak setelah adanya penutupan bagi masyarakat di Karimunjawa.
"Karena butuh proses, tidak bisa serta merta ditutup. Ada aspek-aspek yang jadi pertimbangan karena keunikan Karimunjawa serta aturan yang mengaturnya. Secara wilayah memang berada di Jepara dan kita memiliki perda RTRW tapi persoalannya bukan hanya itu. Terdapat aturan-aturan lain yang menjadi pertimbangan. Tapi bukan berarti kita diam, bagaimanapun nasib dan masa depan masyarakat Karimunjawa jauh lebih penting," ujarnya.
Baca artikel selengkapnya di detikJateng
Simak Video "Video Gelombang Penolakan Pembangunan Tambak Udang di Sukabumi"
(msl/msl)