Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dicanangkan sebagai kota modern dengan moda transportasi terintegrasi dan terhindar kemacetan. Pembangunan transportasi diwanti-wanti tidak melenceng.
Pembangunan sistem transportasi IKN digarap pada tahap ketiga, yakni pada tahun 2029-2034 dan itu dinilai terlambat. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut pembangunan transportasi publik harus dibangun sedari awal.
"Ya mereka (IKN) lakukan itu kan ada tahapan-tahapan, ada 5 tahap, sampai dengan 2045. Jadi kan tahap 1 itu 2022 sampai dengan 2025. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari rencana Induk mereka, pembangunan angkutan massalnya itu ada di tahap 3. Nah Tahap 3 itu adalah di tahun 2029-2034. Nah, itu terlambat," kata Sekretaris Jenderal MTI, Haris Muhammadun, ketika dihubungi detikTravel, beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi pembangunan IKN adalah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan DKI Jakarta yang bikin geleng-geleng kepala.
"Makanya kami ingatkan itu, jadi Jadi melenceng dari tujuan utama gitu loh," kata dia.
Haris menjelaskan bahwa target IKN ke depannya adalah 80 persen pergerakan masyarakat akan dilakukan menggunakan angkutan umum dan 20 persen sisanya dengan kendaraan pribadi. Ia mengeklaim pihaknya juga kerap berkoordinasi dan sudah mengajukan permintaan revisi terhadap perencanaan pembangunan transportasi di IKN.
"Nggak match dengan target yang mereka terapkan, target mereka kan 80 persen. Dan kalau nggak dari awal, ya harus-harus direvisi.Kita beberapa kali ketemu sama ketingkat deputi gitu ya, kita sampaikan tolong revisi itu rencana induknya, karena rencana induknya pembangunan transportasi massalnya masih berada di tahap 3. Sementara tahap 3 itu kan sebetulnya 2029 sampai 2034 gitu loh," kata dia..
Menurutnya, pembangunan transportasi publik pun dapat dilakukan dengan bertahap. Mengingat jumlah masyarakat yang belum terlalu banyak, Bus Raya Terpadu (BRT) bisa menjadi pilihan awal.
"Mestinya dari tahap awal, apakah itu berbahasa BRT terlebih dahulu, tidak harus berbahasa rel dulu lah. Karena penduduknya 2 juta nanti kan sekitar di tahun 2045 itu," kata dia.
Selain transportasi publik yang harus dibangun sedari awal, MTI juga mewanti-wanti terkait pembangunan jalan tol maupun kereta api. Menurutnya, sektor tersebut harus dibangun dalam sudut pandang pelayanan publik, alih-alih profit oriented.
"Nah selain itu, seluruh jaringan tol kemudian jaringan kereta api yang nantinya dibangun oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR yang sekarang, itu harus nanti diserahkan semuanya ke IKN," dia menambahkan.
"Sehingga harapan saya, atau harapan MTI, nanti akan ada semacam LTA (Land Transport Authority) yang seperti di Singapura, jadi nanti juga ada lembaga otoritas transportasi yang di bawah IKN. Sehingga tolnya pun nanti akan berfungsi sebagai tools untuk manajemen kota, bukan sebagai profit-oriented," dia menambahkan.
Baca juga: IKN Siapkan Museum Kelas Dunia |
(wkn/fem)
Komentar Terbanyak
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Viral Keluhan Traveler soal Parkir Jakarta Fair 2025: Chaos!