Pemerintah Efisiensi Anggaran, Hotel Jakarta Kehilangan Pendapatan Hingga 40%

A young hotel Attendant is pushing the luggage cart with suitcases across the lobby while a family is checking into the hotel in the background. — Ilustrasi hotel di Jakarta (Getty Images/Dimensions)

Jakarta -

Keputusan efisiensi anggaran belanja negara berdampak pada pendapatan hotel di Jakarta yang diperkirakan turun 20-40%. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan dialog dengan pemerintah.

Efisiensi anggaran belanja dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Target efisiensi anggaran tersebut mencapai Rp 306,69 triliun dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Hasil penghematan itu bakal digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, terdapat 12 poin rencana efisiensi. Di antaranya, rencana efisiensi anggaran perjalanan dinas ditargetkan 53,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; serta efisiensi sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3 persen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keputusan itu dinilai berpengaruh kepada pendapatan hotel karena selama ini kegiatan meeting Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) seringkali diadakan di hotel-hotel. Terutama bagi hotel di Jakarta, yang sebagai ibu kota negara, sering menggelar agenda MICE.

"Kalau pemotongan negara itu kan dilakukan terutama itu kan banyak yang menyangkut perjalanan dinas. Berarti traffic yang berasal dari ASN akan akan menurun drastis ya. Sementara, kita tahu bahwa hotel-hotel itu banyak yang bergantung juga dari kegiatan pemerintah, seperti meeting dan konferensi," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Jakarta, Sutrisno Iwantono, dihubungi detikTravel, Jumat (14/2/2025).

Sutrisno menambahkan jika kebijakan itu benar-benar diberlakukan, hotel-hotel, khususnya di Jakarta, akan kehilangan pendapatan hingga 40% karena, memang banyak hotel di Jakarta yang bergantung dengan kegiatan pemerintah.

"Hotel di Jakarta juga banyak yang bergantung dari pemerintah, terutama sampai sekarang itu kan pusat pemerintahan masih di Jakarta, ya. Orang-orang daerah yang berurusan dengan pemerintah pun juga masih ke Jakarta. Dengan pemotongan anggaran ini, dampaknya kira-kira 20-40%," dia menambahkan.

Menyikapi kebijakan baru ini, PHRI akan mencoba melakukan dialog dengan pemerintah untuk mencari solusi.

"Kita akan coba menegosiasikan dengan pemerintah supaya anggaran yang terkait dengan kegiatan di hotel jangan terlalu dipotong banyak. Juga, uang yang dihemat itu kan akan digunakan pemerintah untuk pembelanjaan sektor lain," ujar dia.

"Saya berharap nantinya digunakan juga untuk mendongkrak okupansi hotel, misalnya dengan cara promosi wisata dalam negeri dan luar negeri itu digalakkan. Sehingga penurunan okupansi yang berasal dari anggaran pemerintah itu bisa disubstitusi, bisa diisi karena traffic yang berasal dari wisatawan itu meningkat," kata dia.