PBB: Booking.com dan Airbnb Diuntungkan dari Genosida Israel di Gaza

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis daftar perusahaan yang dinilai terlibat dalam genosida Israel di Gaza. Termasuk, dua perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata.

Daftar tersebut dimuat dalam laporan berjudul From Economy of Occupation to Economy of Genocide yang diterbitkan di laman resmi PBB terkait situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Palestina. Laporan itu menyelidiki keterlibatan perusahaan-perusahaan besar yang diduga mendukung invasi dan pendudukan Israel di Palestina.

Dalam penyelidikan tersebut, ditemukan bukti bahwa banyak perusahaan meraup keuntungan dari situasi tragis tersebut. Sementara itu, pemerintah di berbagai negara dinilai tidak cukup melakukan intervensi terkait keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pendudukan.

"Terlalu banyak entitas korporasi yang telah mengambil untung dari ekonomi Israel melalui pendudukan ilegal, apartheid, dan kini genosida. Keterlibatan yang terungkap dalam laporan ini hanyalah puncak gunung es. Mengakhirinya tak akan mungkin tanpa meminta pertanggungjawaban sektor swasta, termasuk para eksekutifnya," tulis laporan tersebut, dikutip dari detikFinance, Kamis (3/7/2025).

Dari sejumlah perusahaan yang disebut, dua di antaranya berasal dari sektor pariwisata: Booking Holdings Inc. dan Airbnb, Inc. Kedua platform perjalanan daring itu dinilai mendapatkan keuntungan dari pendudukan Israel dengan menyewakan properti dan kamar hotel di wilayah koloni, yang secara hukum internasional dianggap ilegal.

Booking.com

Perusahaan asal Amerika Serikat ini diketahui melipatgandakan jumlah iklannya di permukiman Israel-dari 26 iklan pada 2018 menjadi 70 iklan per Mei 2023. Di Yerusalem Timur, jumlah iklan yang mereka tayangkan meningkat menjadi 39 hanya dalam setahun setelah Oktober 2023.

Airbnb

Airbnb juga tercatat terus meningkatkan keuntungannya di Israel, dengan jumlah iklan yang tumbuh dari 139 pada 2016 menjadi 350 pada 2025. Perusahaan ini diduga meraup komisi hingga 23% dari transaksi di wilayah permukiman ilegal tersebut.

Iklan-iklan tersebut terkait erat dengan pembatasan akses warga Palestina ke tanah mereka sendiri, bahkan membahayakan keberlangsungan desa-desa di sekitarnya.

Di Tekoa, sebuah permukiman komunal Yahudi di utara Bukit Yudea, Tepi Barat, Airbnb membolehkan pemilik properti mempromosikan penginapan mereka dengan embel-embel "komunitas yang hangat dan penuh kasih" dan di saat bersamaan menutupi fakta kekerasan terhadap warga Palestina di desa tetangga, Tuqu.

Pada 27 Februari 2025, The Guardian menerbitkan laporan yang menyoroti bagaimana Booking.com dan Airbnb memungkinkan warga Israel mengambil keuntungan dari genosida yang dilakukan di Palestina. Laporan itu dimuat dengan judul "Dirampas, Diduduki, Disewakan: Bagaimana Airbnb dan Booking.com Membantu Warga Israel Menghasilkan Uang dari Tanah Palestina yang Dicuri".

Melalui analisis eksklusif, The Guardian menemukan ada 760 kamar yang diiklankan di hotel, apartemen, dan properti sewa liburan lainnya yang berlokasi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Semua properti itu dipasarkan lewat dua situs perjalanan terbesar di dunia: Airbnb dan Booking.com.

Properti-properti tersebut diperkirakan dapat menampung lebih dari 2.000 orang per Agustus 2024. The Guardian mencatat, hingga 30 Agustus 2024, ada hampir 350 properti yang teridentifikasi, sebanyak 321 berupa rumah, apartemen, atau kamar di Airbnb, dan 26 berupa hotel di Booking.com yang tersebar di seluruh Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Untuk menghindari data ganda, The Guardian mengklasifikasikan properti sewa liburan (seperti rumah dan apartemen) sebagai listing Airbnb, sedangkan kamar hotel dicatat di Booking.com. Jika dihitung dari jumlah listing, bukan jumlah propertinya, total ada 402 listing di kedua platform, yang terdiri dari 350 di Airbnb dan 52 di Booking.com.

Yang lebih mengkhawatirkan, analisis itu juga menemukan bahwa 18 properti Airbnb berlokasi di pos-pos permukiman ilegal-permukiman yang tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Israel sendiri.

Video Anies: Bertahun-Tahun Presiden RI Absen di Forum PBB, Selalu Menlu

Video Anies: Bertahun-Tahun Presiden RI Absen di Forum PBB, Selalu Menlu