Pembangunan seaplane dan glamour camping (glamping) di Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi polemik. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berjanji mengkaji dengan memperhitungkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan ruang, dan kelestarian lingkungan.
"Saya pelajari dahulu apa yang menjadi rencana dan dampaknya ke depan," ujar AHY seusai menyerahkan sertifikat elektronik untuk warga di Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Minggu (27/7/2025).
AHY mengatakan setiap pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan ekonomi daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika kebutuhan masyarakat meningkat, penduduk banyak, lahan terbatas, kami ingin ekonomi tumbuh. Artinya, butuh industri," ujarnya.
Dia menambahkan semua pembangunan di Gunung Rinjani seharusnya harus mengutamakan tanggung jawab terhadap keberlanjutan ekologi.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengingatkan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan, alias tidak hanya mengejar angka pertumbuhan atau pemerataan, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
"Saya sangat mendorong agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan, tetapi juga harus menjaga keseimbangan alam," kata AHY.
Seplane dan Glamor di Gunung Rinjani Ditolak Mahasiswa, Warga, dan Aktivis Lingkungan
Rencana itu ditentang keras oleh Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala). Mereka berdemonstrasi di depan kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Mataram, NTB, Rabu (9/7).
Mapala menolak rencana pembangunan proyek seaplane dan glamping di kawasan Danau Segara Anak, TNGR. Aksi itu digelar sebagai bentuk penolakan terhadap upaya komersialisasi kawasan konservasi yang dinilai mengancam kelestarian ekosistem dan nilai spiritual Gunung Rinjani.
Warga juga turun ke jalan mendesak Balai TNGR segera menghentikan proyek yang dianggap tidak sesuai prinsip pelestarian alam dan keberlanjutan.
"Proyek ini tidak hanya merusak ekosistem yang sudah rapuh, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah menjaga kawasan ini selama berabad-abad," kata Koordinator Aksi, Wahyu Habbibullah.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, Amri Nuryadin, juga turut melontarkan kritikan terhadap pengelolaan TNGR yang dilakukan negara. Ia menilai negara gagal menerapkan prinsip ekologi dalam pengelolaan TNGR.
"Negara tidak memprioritaskan prinsip ekologi dalam pengelolaan kawasan ini. Ini adalah bukti bahwa pengelolaan TNGR gagal memperhatikan aspek lingkungan yang seharusnya dilindungi," ujar Amri.
Amri menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyetujui investasi, terutama di kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi.
***
Selengkapnya klik di sini.
Simak Video "Video: Pendakian Rinjani Dibuka Kembali, Warganet Brasil Protes!"
[Gambas:Video 20detik]
(fem/fem)
Komentar Terbanyak
Didemo Pelaku Wisata, Gubernur Dedi: Jelas Sudah Study Tour Itu Piknik
Forum Orang Tua Siswa: Study Tour Ngabisin Duit!
Pendemo: Dedi Mulyadi Tidak Punya Nyali Ketemu Peserta Demo Study Tour