Rencana pembangunan 619 vila, restoran, hingga spa di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo (TNK) ditolak mentah-mentah oleh para pelaku wisata di Labuan Bajo.
Mereka menilai pembangunan ratusan fasilitas wisata di provinsi itu Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai upaya privatisasi kawasan konservasi Taman Nasional Komodo.
"Bagi kami pelaku yang mendatangkan wisatawan ke destinasi khusus dalam kawasan TNK, sangat tidak setuju dengan wacana bahwa sebagian kawasan TNK menjadi privatisasi," tegas Sekretaris DPC Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Manggarai Barat, Getrudis Naus, Jumat (8/8/2025).
"Kawasan TNK ini adalah kawasan konservasi untuk kehidupan semua rakyat, baik NTT secara keseluruhan ataupun berskala dunia. Lebih khusus lagi hidupnya rakyat Manggarai Barat yang hari-hari berharap hidup dari pariwisata," imbuhnya.
Getrudis menjelaskan Taman Nasional Komodo adalah salah satu ikon pariwisata Indonesia. Ia menilai pemerintah membuat keputusan memalukan dengan mengizinkan investor membangun fasilitas pariwisata di kawasan konservasi tersebut.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan memalukan dirinya sendiri. Satu sisi mereka yang punya instansi yang mengatakan TNK ini adalah kawasan konservasi, tetapi mereka sendiri lagi yang menggadaikan kepada pebisnis yang akan merusak itu citra konservasi," kata Getrudis.
Sebagai kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan, Getrudis berujar, kondisi alam Taman Nasional Komodo seharusnya tetap dipertahankan seperti saat ini. Dengan begitu, dia melanjutkan, tak perlu ada proyek pembangunan fasilitas wisata di sana.
"Kami dari pelaku pariwisata menolak keras itu privatisasi di Pulau Padar. Jangan membunuh rakyat kecil," tandas Getrudis.
Simak Video "Video: Investor Dapat Izin 55 Tahun untuk Bangun 619 Vila-Spa di Pulau Padar"
(wsw/wsw)