Hari Laut Sedunia: Surga Wisata yang Diam-Diam Terluka

"Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu."

Setiap Juni menyapa, bait legendaris karya Sapardi Djoko Damono itu selalu hadir. Ia mengajarkan tentang cinta yang tak perlu dirayakan secara berlebihan, juga tentang sebuah ketabahan dalam diam.

Hari ini, tepat di Hari Laut Sedunia pada tanggal 8 Juni, kita diingatkan bahwa bukan hanya hujan yang sedang dipaksa tabah. Lautan kita pun sedang memendam ketabahannya yang paling dalam.

Di hari ini, dunia mengetuk kesadaran kita bahwa lautan, yang meliputi 70 persen permukaan bumi, menjadi paru-paru planet ini, serta menopang mata pencaharian 3 miliar manusia, sedang berada dalam kondisi kritis. Sekitar 90% populasi ikan besar dunia telah terkuras habis. Bahkan, jika pola konsumsi manusia tidak berubah, total berat sampah plastik diperkirakan akan melebihi berat seluruh ikan di lautan pada 2050 mendatang.

Bagaimana dengan laut Indonesia? Alih-alih menyimpan rindu seperti hujan Sapardi, laut kita justru dipaksa menyimpan racun. Ia sedang menahan limpahan sampah, limbah, dan di saat bersamaan dikeruk kekayaannya.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan wajah yang biasa disuguhkan dalam video promosi pariwisata atau jargon di berbagai situs perjalanan, mulai dari air sebening kristal, terumbu karang berwarna-warni, penyu yang berenang bebas, hingga pesona sunset jingga yang magis.

Belakangan, romantisme visual itu ditampar oleh realitas yang menyakitkan. Di Jakarta, publik dikejutkan oleh kemunculan "pulau sampah" yang mengambang bebas di pesisir Muara Angke. Tak lama berselang, salah satu ikon wisata bahari internasional kita, Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, diterpa temuan pencemaran bakteri Escherichia coli (E. coli) di perairannya akibat buruknya pengelolaan limbah domestik.

Hamparan sampah membentuk pulau di pesisir Jakut viral di medsos. Petugas gabungan membersihkan 'pulau sampah' tersebut. (dok DLH DKI)

Ironisnya, horor ekologis itu telah merasuk jauh, melampaui apa yang kasatmata di permukaan. Temuan terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuktikan bahwa mikroplastik kini telah mengendap hingga kedalaman 2.450 meter di Selat Makassar dan Selat Lombok. Sementara di Teluk Jakarta, dasar lautnya tidak hanya terkontaminasi logam berat berbahaya seperti timbal dan kadmium, tetapi airnya juga terbukti tercemar zat kimia paracetamol.

Penderitaan laut kita semakin lengkap akibat tumpang tindihnya kepentingan industri dan aktivitas pelayaran yang ugal-ugalan. Di pulau-pulau kecil kawasan Raja Ampat, aktivitas pertambangan nikel sempat menuai sorotan besar karena mengancam ekosistem pesisir.

Sunrise di Pulau Kawe Raja Ampat Papua (detik)

Belum lagi ancaman dari lalu lintas jangkar ponton batu bara yang dijatuhkan sembarangan di dekat ekosistem sensitif, seperti yang merusak terumbu karang di Kutai Kartanegara dan sempat menjadi alarm serius bagi pariwisata Karimunjawa.

Bahkan, sektor pariwisata tidak sepenuhnya bebas dari dosa ekologis. Industri itu sering kali menjadi hulu dari kehancuran destinasinya sendiri. Pada 2017, kapal pesiar Caledonian Sky kandas dan menghantam gugusan karang di Raja Ampat hingga merusak ribuan meter persegi di salah satu titik penyelaman terbaik dunia.

Pemerintah sebenarnya bukan tanpa upaya. Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah membersihkan kawasan Muara Angke dan memperkuat sekat sampah di wilayah hulu. Di tingkat nasional, pemerintah akhirnya mencabut sejumlah izin tambang di Raja Ampat setelah muncul protes publik dan temuan pelanggaran lingkungan. Pemerintah juga terus memperluas kawasan konservasi laut serta memperkuat agenda ekonomi biru.

Namun, mengapa semua upaya pemulihan ini selalu terasa seperti pemadam kebakaran yang terlambat datang?

Dalam perspektif ilmu lingkungan, akar masalahnya sederhana, kita terlalu sering memaksa alam bekerja melampaui batasnya. Pakar lingkungan, G. Tyler Miller, selalu mengingatkan bahwa ekosistem memiliki batas toleransi mutlak bernama daya dukung (carrying capacity) dan daya tampung. Begitu pula dengan laut dan pulau kecil. Mereka memiliki kuota maksimal untuk menerima intervensi manusia sebelum akhirnya sistem tersebut kolaps.

Seorang anak berenang antara sampah yang mengapung di laut di Pantai Kalumata Ternate, Maluku Utara, Jumat (15/11/2024). (Andi Saputra/Antara)

Pendapat itu diperkuat oleh pakar pariwisata Richard Butler melalui teori Tourism Area Life Cycle (TALC). Ketika tekanan kuantitas wisatawan, tumpukan limbah, dan pembangunan korporasi dipaksakan melampaui batas ekologis, kualitas lingkungan akan terjun bebas menuju fase decline (kemunduran). Alih-alih mendatangkan devisa jangka panjang, eksploitasi yang serakah ini adalah bentuk bunuh diri ekologis.

Persoalan mendasar di Indonesia adalah adanya standar ganda kebijakan. Di satu sisi, laporan keberhasilan pariwisata terlalu sering diagungkan lewat indikator kuantitas, mulai dari jumlah wisatawan, okupansi hotel, hingga nilai devisa, sementara daya dukung lingkungan tertinggal jauh di belakang. Jargon seperti "pariwisata berkelanjutan" atau "pariwisata hijau" yang digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata pun kadang kala justru menjadi jebakan bahasa, kosmetik belaka.

Fenomena lip-service itu telah dibuktikan dalam penelitian Kate Torkington dkk. yang berjudul 'Discourse(s) of Growth and Sustainability in National Tourism Policy Documents' dan dipublikasikan di jurnal ilmiah pada 2018. Riset tersebut membongkar bagaimana istilah 'berkelanjutan' sering kali dibajak oleh pembuat kebijakan hanya untuk memberi kesan ramah lingkungan, padahal makna asli yang dikejar tetaplah pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus (sustained growth).

Ironisnya, pelanggaran paradigma itu terjadi di saat Bappenas gencar mengampanyekan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023-2045 dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI). Dokumen perencanaan tersebut sangat visioner menuntut keseimbangan antara profit dan kesehatan ekosistem. Namun, apa yang tertulis begitu ideal di meja Bappenas tampaknya kerap mengalami 'lost in translation' ketika dieksekusi di lapangan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Kegagalan eksekusi itu membuktikan bahwa Kemenpar selama ini gagap dalam menyelaraskan ambisi ekonomi dengan daya dukung alam. Mereka bertindak seolah berdiri di luar persoalan ekologi, sibuk bertindak sebagai agen humas yang hanya mengejar angka kunjungan, tetapi abai sebagai manajer lingkungan.

Mempromosikan destinasi tanpa kesiapan sistem pengolahan limbah yang memadai sama saja dengan mengundang jutaan tamu ke dalam rumah yang fondasinya sedang rapuh. Bukan promosi bagus yang didapatkan, tetapi justru ingatan wisatawan tentang,"sampah ada di mana-mana ya kalau di Indonesia,".

Akibatnya, bom waktu itu akhirnya meledak juga. Publik tentu belum lupa dari ingatan saat Bali, kiblat utama pariwisata Indonesia, masuk dalam daftar No List 2025 versi Fodor's Travel, sebuah rujukan internasional yang secara terang-terangan meminta wisatawan dunia untuk menghindari Bali akibat krisis sampah dan rusaknya ruang hidup lokal.

Kalau destinasi sekelas Bali saja sudah mulai masuk daftar hitam dunia karena masalah sampah, pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia jelas punya lampu merah yang sama. Kehilangan reputasi di tingkat internasional itu dampaknya nyata dan ini adalah alarm keras kalau cara kita mengelola alam selama ini memang harus dirombak total.

Kita tidak bisa lagi menutup mata dengan dalih "bisa dibersihkan nanti". Di tengah urusan domestik yang masih berantakan inilah, momentum Hari Laut Sedunia datang sebagai pengingat keras. Tema Hari Laut Sedunia 2026, Strong Marine Protected Areas for Our Blue Planet, menegaskan bahwa laut tidak cukup hanya dipromosikan sebagai latar foto yang indah.

Dunia kini bergerak nyata menuju target 30×30, sebuah komitmen global untuk melindungi setidaknya 30 persen kawasan laut pada 2030 melalui kawasan konservasi yang ketat dan teregulasi. Laut harus dipahami bukan sekadar sebagai ruang ekonomi dan komoditas jualan, melainkan sebagai penyangga iklim, rumah biodiversitas, dan penopang masa depan manusia.

Pertanyaannya kini apakah Indonesia siap benar-benar melindungi lautnya, atau hanya terus menjadikannya panggung promosi wisata yang riuh?

Kembali ke bait Sapardi, puisi itu ditutup dengan kalimat "dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu". Maka, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan, terutama Kemenparekraf sebagai dirigen utama industri wisata nasional, bergerak tanpa ragu.

Mereka harus tegas menghapus dan melarang keras jejak destruktif berupa plastik, logam berat, bakteri, hingga hantaman lambung kapal pesiar agar tidak lagi menjamah keunikan serta keunggulan dari setiap destinasi wisata kita. Otoritas pariwisata harus bertindak lebih jauh, memimpin di depan untuk menjaga laut agar ketabahannya tidak usai.

Sebab pada akhirnya, laut bukan sekadar lanskap estetik yang bisa dikuras demi konten dan devisa. Jika ketabahan laut kita akhirnya habis, bukan tidak mungkin jika yang tersisa kelak hanya foto-foto indah dari tempat-tempat yang dulu pernah kita sebut surga.

Wayang Samudera Tampilkan Aneka Satwa dalam Misi Menyelamatkan Laut

Wayang Samudera Tampilkan Aneka Satwa dalam Misi Menyelamatkan Laut