Menpar Dinilai Punya Komitmen Kuat ke Pariwisata Bali

Jakarta - Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang Pemasaran dan Kerja sama Pariwisata Kemenpar I Gde Pitana mengungkapkan kekagumannya terhadap Menteri Pariwisata Arief Yahya. Menurutnya komitmen Arief dalam memajukan pariwisata Indonesia, khususnya Bali tak perlu diragukan lagi.

"Beliau bukan orang asli Bali, tetapi komitmennya terhadap pariwisata Bali dan Indonesia saya acungi 2 jempol. Beliau sangat logic, detail di angka-angka, berpikir strategis, kuat di konsep, kuat pula di implementasi," sebut Pitana dalam keterangan tertulis, Jumat (21/12/2018).

Dia mencontohkan saat erupsi Gunung Agung Bali pada 27 September 2017. Arief, kata dia, begitu sigap mengumpulkan industri, asosiasi, serta berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain bergotong royong memulihkan pariwisata Bali.

"Sampai-sampai beliau mengajak Presiden Jokowi Rakor di Kuta Bali, 22 Desember 2017, di saat banyak negara masih mengeluarkan status travel advice karena erupsi," ujarnya.

Dari hal tersebut Pitana mengatakan proses penanganan menjadi lebih total, lebih cepat. Dengan kehadiran Jokowi di Pulau Bali yang sedang tertimpa musibah erupsi Gunung Agung menjadi promosi yang kuat.

"Message itu cukup kuat mengakselerasi recovery Bali," ungkapnya.

Bukan hanya itu, lanjut Pitana, Arief juga langsung mengumpulkan industri dan membuat Program Bali Recovery, dengan budget Rp 100 miliar. Dana digunakan untuk promosi industri Bali, seperti advertising, sales mission, dan travel mart.

"Sampai-sampai Pak Menteri meyakinkan kepada 400-an industri dan media di China, lalu menemui CNTA di Chiang Mai Thailand, memohon pencabutan travel advice dari pemerintah Tiongkok," katanya.

Baca juga: Hore! Turis Milenial Akan Makin Diperhatikan di 2019

Selanjutnya dalam hal promosi mancanegara, menurutnya Arief selalu mengingatkan pada portofolio bisnis Pariwisata Indonesia bahwa 40 persen orang datang melalui pintu Ngurah Rai Airport, Bali. Lalu 30 persen lewat Soekarno Hatta Jakarta, dan 20 persen melalui Kepri.

"Bali selalu dialokasikan paling besar, paling tinggi, dan paling luas. Bali menempati 70-75 persen lahan, paling banyak difasilitasi industrinya," jelasnya.

Dalam media promosi, lanjut Pitana, Bali juga selalu menempati prime time, lokasi terdepan, mendominasi gambar, kata-kata, dan grafis. Bali diberi ruang yang paling istimewa, karena secara realita, destinasi Bali memiliki kelengkapan atraksi, akses, dan amenitasnya.

"Bahkan sejak beliau memimpin Kemenpar sejak 2015, beliau memutuskan bahwa aksesori dan nuansa Bali harus dominan, selain kapal Phinisi yang melegenda. Billboard, media ruang, blackcab taxi, double decker bus, di London, Time Square di New York AS, Paris, Berlin, China, Jepang, Korea, Australia, Timur Tengah, India, Negara ASEAN, semuanya selalu ada ilustrasi visual Bali. Entah tari kecak, tari legong, destinasi, dan lainnya," katanya.

"Sebagai orang Bali, saya terharu oleh komitmen beliau," sambungnya.

Adapun rencana besar ke depan menurutnya adalah menjadikan Bali sebagai tourism hub. Hal tersebut dilakukan karena dari Bali lah bisa terbang ke berbagai destinasi penting di Tanah Air, seperti Lombok, Labuan Bajo, Wakatobi, dan lainnya.

Oleh sebab itu dirinya mengungkapkan wajar jika di MarkPlus Conferemce 2018 di Ritz Carlton, SCBD lalu mendapat gelar The Best Minister of Tourism of ASEAN. Sebelumnya majalah TTG juga memberikan penghargaan sebagai The Best Ministry of Tourism Asia Pacific.

Lebih lanjut, terkait dengan isu "zero dollar tour" yang sempat mengundang polemik bagi pariwisata Bali, Pitana menyebut Arief berkomitmen serius dalam menyikapi hal tersebut.

"Saya tahu persis, karena saya lah yang ditugasi Pak Menteri untuk membantu menuntaskan masalah dengan cara yang elegan, tidak gaduh, tidak berpolemik panjang di media," ungkapnya.

"Seperti saya jelaskan, beliau itu detail dengan angka-angka. Beliau sangat cermat melihat war room. Mengapa ini turun, mengapa naik, mengapa stagnan? Semua dilihat konteksnya," sambungnya.

Menurut Pitana, Arief memang merupakan orang yang digital. Arief juga baginya seseorang yang tidak mudah percaya dengan kata-kata kualitatif, melainkan harus bisa diukur dan dikuantifikasi.

"Beliau melihat sendiri, terjadi anomali penurunan di bulan November 2018, dan signifikan, sampai hampir 50 persen. Peristiwa paling dekat dengan situasi turun di Bali itu, dipicu oleh polemik berkepanjangan di Bali," ungkap Pitana.

Baca juga: Sambut 2019, Menpar Siapkan Mitigasi Bencana untuk Pariwisata

Dia pun mengakui kegaduhan itu memang sangat berdampak pada kunjungan wisman China. Salah satunya karena viral di media online dan media sosial di Negeri Tirai Bambu itu. Karena itu, menurutnya Arief mampu mengambil inisiatif untuk meluruskan berita-berita negatif yang berantai di China.

"Saya kira statemen beliau jelas, yang melanggar silakan ditertibkan. Yang tidak melanggar harus diberi kesempatan untuk menjalankan bisnisnya, fair," ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan Arief berupaya menjaga tingkat kunjungan wisman China ke Bali dan Indonesia agar tetap tinggi dan terus menanjak. Selain itu diupayakan juga agar devisa yang dibelanjakan wisman ke Tanah Air semakin besar, spending besar, industri pariwisata pun ikut panen menjelang akhir tahun.

"Beliau sangat professional, mengutamakan yang utama, dan kaya strategi. Saya belajar banyak," katanya.

Senada dengan Pitana, Founder & Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kertajaya mengungkapkan Arief sebagai figur yang besar dan lurus. Menurutnya Arief selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

"Terkait isu negatif Pak Menteri di 'zero dollar tour' itu tidak benar. Pak Menteri orangnya lurus dan taat aturan. Apa yang dia lakukan untuk kebaikan bersama," tegas Hermawan.

Dirinya mengatakan polemik isu 'zero dollar tour' harus dihentikan. Suasana kondusif harus dijaga demi citra positif Pulau Dewata. Menurutnya aktivitas pariwisata tidak bisa dilakukan dengan kegaduhan.

"Wacana-wacana dan isu yang tidak perlu sudah harus distop. Itu tidak bagus, malah semakin membuat citra pariwisata Bali terpuruk. Pariwisata tidak bisa dijalankan dalam situasi keruh. Sebenarnya kalau ada masalah cukup diselesaikan secara internal dan tidak perlu dimunculkan vulgar," tutupnya. (prf/fay)