Sudah Saatnya Ada SOP Mitigasi Bencana buat Destinasi Wisata?

Jakarta - Di awal masa jabatannya sebagai Menparekraf, Wishnutama diingatkan akan pentingnya mitigasi bencana buat destinasi wisata demi menjamin keselamatan wisatawan dan keberlangsungan industri pariwisata Indonesia. Sudah saatnya ada Standar Operasional Prosedur (SOP)?

Pegiat pariwisata Taufan Rahmadi mengungkapkan, saat ini Indonesia belum memiliki SOP dalam menghadapi bencana di destinasi wisata. Ia menyarankan Menparekraf Wishnutama untuk menyusun SOP dan mensosialisasikannya pada masyarakat.

Baca juga: Mengingatkan Wishnutama soal Wacana Masuk Komodo Rp 14 Juta

"Kalau sudah bicara bencana itu sudah force majeur tapi kita berpikirnya tidak boleh begitu. Destinasi pariwisata ini harus tahu benar, harus kita sampaikan pada wisatawan dan kita harus tahu benar bahwa apabila terjadi bencana SOPnya adalah a,b,c, d misalnya. Masyarakat harus disadarkan tentang hal itu," katanya ketika dihubungi detikcom via telepon.

Taufan mencontohkan ketika terjadi gempa di Lombok, banyak wisatawan yang tidak bisa keluar dari Lombok menggunakan pesawat karena bandara yang ditutup. Pada saat itu pemerintah sebenarnya bisa mengarahkan wisatawan menggunakan kapal laut untuk keluar dari Lombok. Namun hingga kini pemerintah belum menetapkan SOP mitigasi bencana, khususnya di 10 destinasi wisata prioritas.

Baca juga: Awal Menjabat, Menteri Wishnutama Disarankan Keliling Dulu Saja

"Harusnya dari sekarang pemerintah sudah aware. Pariwisata itu tidak hanya berbicara tentang how to create promotions tapi how to manage destinations," ujar Taufan.

Gempa Lombok yang terjadi Juli 2019 lalu memang berdampak buruk bagi pariwisata Lombok bahkan nasional. Kerugian akibat gempa mencapai US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 miliar. Selain itu, pemulihan akibat gempa juga dilakukan yakni trauma healing untuk 1.500 orang pelaku pariwisata.

Baca juga: Harapan Jokowi pada Wishnutama dan Angela Tanoesoedibjo

Menurut Taufan, dengan menyusun dan menerapkan SOP mitigasi bencana, kerugian bisa diminimalisir dan kualitas pariwisata itu akan meningkat karena wisatawan memiliki jaminan keselamatan serta kenyamanan. "Ketika wisatawan itu nyaman, dia akan datang lagi," ucapnya.

Untuk bisa menjalankan mitigasi yang baik, Taufan menyarankan Kemenparekraf untuk bersinergi dengan pihak-pihak lain. Mulai dari pihak kepolisian untuk memastikan keamanan wisatawan di sebuah destinasi. Kemudian untuk wisata alam seperti pegunungan dan pantai, Kemenparekraf bisa menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, Kementerian Kesehatan juga berperan apabila ada penyakit menular di sebuah destinasi wisata. Hal yang tak kalah penting mengenai aksesibilitas wisata, perlu adanya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.





(msl/msl)