Suku Baduy berkirim Surat Terbuka ke Presiden Jokowi meminta untuk dihapus dari destinasi wisata nasional. Lantas, selanjutnya apa?
Lembaga Adat Suku Baduy, yang diwakili oleh Heru Nugroho membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk menghapus Baduy sebagai destinasi wisata. Tak hanya itu, mereka juga ingin agar Baduy dihapuskan dari Google.
Heru dan 3 anggota tim lainnya yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara diberi mandat Lembaga Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasi dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, serta beberapa Kementerian dan perangkat daerah wilayah Banten.
Setelah berkirim surat, apa langkah berikutnya yang akan dilakukan Heru dan timnya?
"Yang terpikir oleh kami sekarang adalah gini, kirim surat ini dulu (yang pertama). Kalau belum ditanggapi, ya kirim surat kedua dengan isi yang sama. Kalo belum juga ditanggapi, ya kirim surat ke-tiga. Dan seterus-nya, sampe pemerintah ngeh. Itulah yang ada dalam benak kami sekarang," ungkap Heru kepada detikcom lewat pesan pendek, Senin (6/7/2020).
![]() |
Namun Heru diberi pesan oleh Lembaga Adat Suku Baduy, agar jangan sampai dalam menyampaikan keinginan mereka ini lewat jalur hukum alias melalui lembaga peradilan. "Saya dapat pesan, supaya tidak harus pake jalur hukum. Adat Baduy tidak suka dengan perselisihan, cara hukum berkonotasi seperti perselisihan," imbuh Heru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Suku Baduy Juga Ingin Dihapus dari Google |
Heru lebih mengedepankan jalur musyawarah, dimana masyarakat suku Baduy, terutama para pemangku adatnya bisa duduk bersama dengan lembaga pemerintahan untuk membahas keinginan dari masyarakat Baduy.
"Yang harus bermusyawarah pastinya tokoh adat dengan pemerintah. Tapi pastinya kami harus mendampingi. Nanti kalau nggak, bisa nggak nyambung frekuensinya," pungkas Heru.
(wsw/wsw)
Komentar Terbanyak
Turis Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Itu Sudah Tidak Bergerak
Keluarga Indonesia Diserang Pria di Singapura, Anak Kecil Dipukul dengan Botol
Tragedi Juliana di Rinjani, Pakar Brasil Soroti Lambatnya Proses Penyelamatan