Dispar Lebak Klarifikasi soal Penghapusan Destinasi Wisata Baduy

Masyarakat Baduy merasa terusik dengan hilir mudik pariwisata. Mereka mengajukan permohonan agar kawasan Baduy dihapuskan sebagai destinasi wisata.

Dinas Pariwisata Lebak akan melakukan klarifikasi soal usulan Baduy dihapus dari destinasi wisata yang diusulkan oleh Heru Nugroho yang mengaku diberi mandat oleh lembaga adat. Usulan itu kabarnya akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

"Kita belum bisa menyikapi, harus datang ke sana ke pun, dengan aparat tokoh budaya di Lebak. Misalnya langsung ke sana konfirmasi ke jaro atau pun (pimpinan adat)," kata Kadispar Lebak Imam Rismahayadin kepada detikcom, Lebak, Banten, Selasa (7/7/2020).

Saat ini, wisata Baduy sendiri memang sedang tutup akibat adanya pandemi Corona. Ia juga mempertanyakan bagaimana orang luar bisa masuk ke Baduy padahal saat ini ada larangan.

"Sampai sekarang masih tutup, mereka datang padahal destinasi masih ditutup," katanya.

Selama ini, orang Baduy sendiri dikenal sebagai orang yang tidak ingin banyak bicara. Apalagi sampai jadi bahan pembicaraan. Mereka dinilai ramah dan menerima pada wisatawan. Namun, lama kelamaan memang ada keberatan khususnya karena persoalan sampah yang dibawa wisatawan.

Masalah inilah yang kemudian jadi persoalan di Baduy. Untuk itu, perlu ada edukasi ke wisatawan agar tak menggunakan plastik saat wisata ke sana. Persoalan lain adalah maraknya pendamping wisata yang datang dari jalur tak resmi. "Kita bina potensi lokal misalkan gelas pakai bambu, karena sampah dibawa masuk ke dalam (Baduy)," ujarnya.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan ini wisatawan membuat masyarakat Baduy merasa resah. Banyak pedagang dari luar Baduy berdatangan ke dalam, sebagian besar dari mereka menjual produk makanan dan minuman berkemasan plastik dan mendatangkan masalah baru.

Kepala Desa Kanekes atau kepala desa Baduy untuk urusan pemerintahan, Jaro Saija sendiri mengakui tidak diajak bicara atas usulan itu yang disampaikan di surat permohonan ke Presiden Joko Widodo. Permohonan itu juga termasuk belum disampaikan ke pimpinan adat tertinggi atau puun.

"Belum dimusyawarahkan jaro tangtu, puun, kepala desa. Harusnya kan musyawarah dulu mana yang bagusnya, harusnya seperti itu," kata Saija saat dihubungi wartawan di Lebak, Banten, Senin (6/7/2020).

Usulan penutupan Baduy dari wisata itu, katanya juga mestinya dikomunikasikan dengan Dinas Pariwisata Lebak ataupun Pemprov Banten. Justru ada yang dirugikan jika pariwisata di sana ditutup. Ia juga tidak tahu bagaimana proses usulan penutupan pariwisata dibahas. "Nggak (musyawarah). Itu nggak tahu bicaranya di mana. Saya tahu lihat berita itu yang tadi banyak yang nggak bener saya rasakan. Soalnya Itu bicaranya ada yang dirugikan, nanti kalau itu ketakutan saya dijelekkan, dirugikan," katanya.

Video: Mengulik Filosofi Rumah Adat Baduy

Video: Mengulik Filosofi Rumah Adat Baduy