Aksi Damai di Labuan Bajo, Tolak Penutupan Pulau Komodo

Labuan Bajo - Warga Desa Komodo menggelar aksi damai di Labuan Bajo, NTT. Mereka menolak wacana penutupan Taman Nasional (TN) Komodo.

Desa Komodo berada di Pulau Komodo yang masuk dalam kawasan TN Komodo. Wacana penutupan pulau tersebut, diprotes oleh warga setempat.

BACA JUGA: Isu Pulau Komodo Ditutup, Ini Penjelasan Jokowi

Wacana atau isu itu terus bergulir. Hingga kini, belum ada keputusan dari pemerintah pusat, pihak taman nasionalnya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Meski begitu, warga Desa Komodo tetap pada pendiriannya dan menggelar 'Aksi Damai Penolakan Penutupan Pulau Komodo'.

"Kami masyarakat Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT dengan ini menyatakan sikap 'Menolak Rencana Pemerintah Menutup Pulau Komodo'. Kami juga menolak pemindahan penduduk keluar dari Pulau seperti yang diwacanakan Gubernur NTT," ujar Ardi, salah seorang peserta yang juga warga asli Desa Komodo.

(dok Istimewa)

Ardi menjelaskan, sebagai masyarakat yang tinggal di dalam kawasan taman nasional, sudah lama mereka mendukung usaha-usaha konservasi dan pembangunan pariwisata. Namun, menolak segala program pembangunan yang mengabaikan keberadaan masyarakatnya sebagai penduduk setempat.

"Kami sudah lama terlibat dalam pariwisata berbasis konservasi. Penutupan sewenang-wenang Pulau Komodo akan menghilangkan mata pencaharian kami. Kami masyarakat Komodo telah melewati sebuah proses yang sangat panjang sebelum bergantung pada sektor pariwisata," terangnya.

BACA JUGA: Pak Jokowi, Tolong Jangan Tutup Pulau Komodo

"Kami telah merelakan tanah kami untuk dijadikan sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo. Lantas, ketika kami telah bergantung pada sektor pariwisata, pemerintah secara sepihak mengambil keputusan menutup Pulau Komodo dari aktivitas pariwisata yang dengan jelas amat merugikan kami secara ekonomi," papar Ardi.

Foto: (dok Istimewa)

Aksi Damai tersebut digelar di 3 titik yakni di Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Kantor Kantor Bupati Manggarai Barat dan Kantor DPRD Kab Manggarai Barat. Setidaknya ada 4 poin utama yang disampaikan.

4 Poin itu yakni menuntut Gubernur NTT untuk segera membatalkan rencananya untuk menutup Pulau Komodo dan memindahkan sebagian ataupun seluruh penduduk, menuntut presiden Jokowi untuk segera mencabut kembali pernyataan dukungannya terhadap rencana penutupan Pulau Komodo, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas model pengembangan pariwisata di Desa Komodo yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan menuntut pihak BTNK (Balai Taman Nasional Komodo) untuk juga berpihak pada kepentingan masyarakat Komodo di samping menjalankan tupoksinya sebagai badan konservasi.

Perlu diketahui, ada 2.000 jiwa penduduk di Pulau Komodo yang terbagi dalam 500 KK, 1 desa, 5 dusun dan 10 RT. Mereka pun sudah lama menempati Pulau Komodo, jauh sebelum pulaunya ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan menjadi taman nasional.

BACA JUGA: Isu Penutupan Taman Nasional Komodo, Bikin Turis Was-was




(aff/aff)