Turis Batal Datang, Bali Rugi Hampir Rp 1 Triliun!

Rencana pemberlakuan tes PCR untuk wisatawan yang mau ke Bali dinilai sangat merugikan pengusaha pariwisata. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan kebijakan ini memicu gelombang pembatalan paket perjalanan ke Bali.

Hariyadi mengaku pihaknya tak henti-hentinya mendapatkan komplain dan keluhan soal syarat wajib PCR. Ujungnya, dia mendapatkan kabar banyak pelancong yang mau terbang ke Bali melakukan pembatalan pesanan tiket.

Dia mengungkapkan ada 133 ribu tiket uang diminta untuk refund alias dikembalikan uangnya karena pembatalan terbang. Jumlah ini menurutnya sangat jauh dari kondisi refund pada saat normal.

"Dari kemarin ini kami disibukkan oleh komplain masyarakat yang mau berkunjung ke Bali, tahu-tahu ada permintaan PCR. Memang agak mengkhawatirkan. Data yang kita olah sampai semalam terjadi permintaan refund dari pembeli tiket sampai 133 ribu pax, ini meningkat dari kondisi normal," ungkap Hariyadi dalam sebuah webinar, Rabu (16/12/2020).

Ketum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani (tengah) (Luqman Nurhadi Arunanta/detikcom)

Dia sempat bertanya berapa banyak jumlah uang dari pembatalan terbang massal yang dilakukan ke beberapa online travel agent (OTA). Dia mendapati jumlah uang dari ratusan ribu pembatalan terbang itu sebesar Rp 317 miliar, dan harus dikembalikan ke konsumen.

"Lalu teman-teman OTA yang olah big datanya saya tanya juga. Berapa sih transaksinya yang terdampak (karena PCR) ini? Data sampai semalam Rp 317 miliar," jelas Hariyadi

Dengan dibatalkannya perjalanan akibat aturan harus swab untuk penumpang pesawat ini, efek domino juga dirasakan Online Travel Agency (OTA), di mana nilai transaksi yang terdampak adalah Rp 317 miliar. Kondisi ini akhirnya berdampak buruk pula bagi ekonomi Bali.

"Kalau kita hitung lagi dampaknya pada ekonomi Bali itu keluar angkanya Rp 967 miliar. Jadi memang angka-angka ini perlu kita perhatikan," Hariyadi menyampaikan.

Hariyadi juga berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan aspek-aspek lain sebelum membuat kebijakan. Misalnya aspek ekonomi, di mana hingga kuartal III ini, ekonomi Bali minus sampai 12, 28 persen karena melewatkan momen libur pertengahan tahun dan nanti juga momen libur akhir tahun.