Dear Sandiaga, Hotel Butuh Relaksasi agar Tak Gulung Tikar

Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai membuat hotel harus kembali bertahan di tahun 2021. Hotel pun berharap ada relaksasi terkait biaya operasional.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran kepada detikcom. Ia berharap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menpareraf) Sandiaga Uno dapat memperjuangkan kebijakan relaksasi ini.

"Harusnya sektor pariwisata mendapatkan relaksasi khusus sehingga industri bisa bertahan dan tenaga kerja bisa bertahan," kata Yusran.

Yusran mengatakan salah satu komponen yang tepat diberi relaksasi adalah soal tagihan listrik. Karena okupansi yang tidak maksimal, sejumlah hotel berharap dapat menurunkan daya listrik dengan relaksasi tagihan yang disesuaikan.

Kemudian Yusran juga menyinggung tentang dana hibah pariwisata sebesar Rp 3,3 triliun yang pada Oktober 2020 disalurkan pada pelaku usaha hotel dan restoran serta pemerintah daerah. Menurutnya, dana hibah ini kurang efektif karena hanya diberikan kepada daerah prioritas dan sebagian besar digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Dana hibah itu habis untuk bayar PBB juga. Jadi balik lagi ke negara. Bukan membantu operasional, diberikan (dana hibah) tapi kita harus bayar PBB, salah satu yang menjadi tunggakan di situasi saat ini," ujarnya.

Selain itu, bantuan langsung tunai yang sebelumnya diberikan untuk pegawai hotel sudah berakhir pada Desember 2020. Yusran ingin program itu bisa dilanjutkan agar tenaga kerja mampu bertahan.

Namun Yusran sadar, Menparekraf Sandiaga Uno tak bisa bergerak sendiri dalam mengentaskan masalah ini. Yusran berharap Sandiaga Uno dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam memberikan relaksasi.

"Harapan kami Pak Menteri bisa lebih membuat program supaya sektor pariwisata dapat bertahan di situasi pandemi ini. Itu harapan paling utama," kata Yusran.

"Kalau kita bicara bertahan, komponennya banyak dan lintas kementerian dan lembaga. Tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Pariwisata. Namun Kementerian Pariwisata sebagai induk kementerian teknisnya harus membantu sektor pariwisata untuk bisa bertahan," ujarnya.

Video: PHRI Bali Bicara Akomodasi Ilegal di Balik Turunnya Tingkat Hunian Hotel

Video: PHRI Bali Bicara Akomodasi Ilegal di Balik Turunnya Tingkat Hunian Hotel