Jepang Tetapkan Situasi Darurat, Mirip PPKM di Indonesia

Kebijakan Dikritik Ahli

Profesor Kings College London Kenji Shibuya mengusulkan harusnya Jepang melakukan lockdown untuk menekan penyebaran COVID-19.

"Fokus utama Perdana Menteri adalah memperbaiki ekonomi, itu bisa dimengerti. Tetapi untuk melakukan itu, Anda benar-benar perlu menekan penularan virus," kata Shibuya.

"Mereka harus mengumumkan lockdown," katanya.

Shibuya juga mengkritik keputusan pemerintah yang menargetkan bar dan restoran. Ia mengatakan dalam 60 persen kasus, penderita tidak tahu dari mana mereka tertular.

"Bisa jadi rumah tangga, ruang kerja, sekolah, kami tidak tahu. Tetap saja, mereka mengatakan bahwa makan di luar adalah sumber utama penularan, yang belum tentu didukung bukti," ia menjelaskan.

Sementara itu Hiroshi Nishiura, seorang ahli epidemiologi di Universitas Kyoto, mengatakan pada hari Selasa bahwa membatasi jam kerja untuk restoran di Tokyo hanya akan mengurangi kasus menjadi sekitar 1.300 per hari pada akhir Februari 2021.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada 500 kasus per hari yang menurut Yasutoshi Nishimura, menteri yang bertanggung jawab atas tanggap darurat pandemi Jepang, diperlukan agar deklarasi darurat itu dicabut.

Nishiura mengatakan agar kasus-kasus turun ke tingkat yang dapat dikelola, deklarasi darurat perlu berlangsung setidaknya dua bulan dan pembatasan perlu diperketat.

"Keberhasilan harus diutamakan jika pemerintah berencana mengumumkan keadaan darurat," ujarnya.

"Jika upaya itu gagal, bisa jadi ada kerusakan sosial dan ekonomi yang sangat besar, selain kerusakan psikologis," paparnya.