Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Jumat, 05 Nov 2021 12:07 WIB

TRAVEL NEWS

Ratusan Juta WNI Tidak Akan Bepergian di Masa Libur Natal dan Tahun Baru

Tim detikcom
detikTravel
Kendaraan melintas di dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (2/1/2021). Arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Ketapang terpantau ramai lancar yang didominasi kendaraan dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj.
Foto: ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA

Opsi pembatasan perjalanan dibuka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Saat ini Kemenhub sedang menyusun langkah-langkah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan berbagai kemungkinan kebijakan bisa dilakukan. Dari sisi transportasinya bisa saja ada pembatasan mobilitas masyarakat ataupun pengetatan syarat perjalanan di masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 sebagai antisipasi ledakan kasus COVID-19. Kemudian tempat wisata bisa saja diperketat syarat masuknya ataupun pembatasan kapasitas.

"Kami susun langkah itu, apakah itu pembatasan mobilitas atau pengetatan syarat, paling penting adalah bagaimana aktivitas di hulu bisa dikendalikan. Bagaimana orang berpergian untuk liburan wisata dan kepentingan sektor ekonomi lain ini harus dikendalikan," ungkap Adita.

"Bisa saja pariwisata ada pengetatan syarat dan kapasitas dibatasi," tambahnya.

Di sisi lain, Adita bilang sektor transportasi hanya menangkap pergerakan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah harus terintegrasi, bila hanya transportasinya saja yang dibatasi bisa-bisa terjadi antrean panjang.

"Karena transportasi ini menangkap aktivitas di hulu, jadi kalau hulu nggak dikendalikan dan transportasi akan dibatasi ini malah berbalik. Takutnya, nanti ada antrean, dan overcapacity, maka ini akan terintegrasi," ujar Adita.

Adita melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebagai penanggung jawab kebijakan libur Natal dan Tahun Baru 2022. Muhadjir akan memimpin semua kementerian dan lembaga (K/L) menyusun strategi dalam mengantisipasi lonjakan kasus saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Libur Natal dan Tahun Baru biasanya dibarengi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dengan adanya hari libur, biasanya masyarakat bepergian ke tempat wisata atau ke daerah lain.

"Jadi kita memang antisipasi agar mobilitas tak membuat kenaikan kasus lagi," kata Adita.

Halaman
1 2 Tampilkan Semua


Simak Video "Brebes Sambut Pemudik Nataru, Rumah Ditempel Stiker-Diswab Antigen"
[Gambas:Video 20detik]

(ddn/ddn)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA