Ada Pembatasan Pengunjung di TN Komodo, Masyarakat Dijamin Pendapatannya

Pemerintah dalam tahap menggodok aturan terkait pembatasan pengunjung di Taman Nasional Komodo. Nantinya, pembatasan itu dilakukan secara digital.

Penerapan pembatasan ini akan dilakukan bertahap. Awalnya, akan ada uji coba terlebih dulu.

"Pembatasan pengunjung akan dilakukan secara digital untuk mempermudah layanan serta mengakomodir para pengunjung. Dalam layanan digital seperti booking online/e-ticketing dilakukan bersama-sama," kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, dalam konferensi pers di kantornya, Senin (27/6/2022).

"Penerapannya akan melalui tahap sosialisasi dan internalisasi agar tidak memberi efek kejut kepada semua pihak. Serta ada proses uji coba," imbuh dia.

Alue juga menegaskan akan pentingnya pemahaman kepada masyarakat bahwa pembatasan ini tidak akan mengurangi pendapatan mereka. Karena, jika dibiarkan membludak, TN Komodo akan semakin rusak.

"Satu hal yang perlu disampaikan, penerapan pembatasan kuota pengunjung dengan digitalisasi tidak akan mengurangi akses maupun peluang pendapatan masyarakat setempat dari berbagai aktivitas wisata alam di dalam TN Komodo," kata dia.

"Tren kunjungan selalu meningkat dari 2017-2019 lalu turun karena ada Covid. Itu baik supaya mereka punya jeda waktu untuk pulih dan punya waktu istirahat juga," terang Alue.

Oleh karena itu, kata dia, konsep-konsep pengembangan pariwisata itu yang sustainable yang tidak hanya untuk pemuasan hasrat kepuasan manusia.

"Komodo itu sangat langka, dalam teori ekonomi orang harus mengeluarkan effort dan uang, itu harus jadi modal menciptakan pariwisata premium bukan mass tourism. Karena akan terjadi over crowded dan kerusakan alam. Maka kita harus menciptakan kebijakan yang berkelanjutan," kata Alue.

"Terhadap tren kunjungan ke TN Komodo yang terus meningkat maka perlu diatur jumlah maksimum yang dapat ditampung agar tidak berdampak pada kelestarian satwa," kata dia.

Saat ini sudah ada kajian daya dukung dan daya tampung wisatanya sebagai dasar penentuan kuota pengunjung TN Komodo. Dirjen KSDAE KLHK melalui TN Komodo bersama pemprov telah melakukan kajian itu khususnya di Pulau Padar dan Komodo.

"Kajian dilakukan oleh tim ahli perguruan tinggi di Indonesia dengan berbagai keahlian. Sehingga kajian ini dilakukan menyangkut berbagai aspek dan kondisi," terang dia.

"Yang paling penting satwa liar dijaga kelestariannya juga menjaga kenyamanan pengunjung dan petugas selama beraktivitas di TN Komodo," pungkas dia.