Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan miniatur Indonesia. Wilayah ini terdiri atas banyak pulau dengan kekayaan alamnya yang indah.
Dari banyaknya pulau yang ada, baru beberapa yang berhasil dikembangkan dengan optimal. Masih banyak kawasan-kawasan potensial yang belum tersentuh.
Wilayah-wilayah berpenghuni yang sudah cukup dikenal pun belum sepenuhnya berkembang. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa tantangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah sulitnya menyetarakan pembangunan manusia. Dengan bentuk kepulauan, akses dan pergerakan masyarakat menjadi terbatas. Membuat perkembangan masyarakat pulau sedikit tertinggal dibanding wilayah lain di daratan Jakarta.
"Salah satu tugas paling berat adalah menyetarakan pembangunan manusia, kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu dan di 5 kecamatan atau kabupaten administrasi lainnya. 2 kecamatan di sini harus sama juga dengan 42 kecamatan yang ada di daratan. 8 kelurahan di sini harus sama juga dengan 259 kelurahan. 267 kelurahan semuanya harus setara," kata Menparekraf Sandiaga Uno saat mengunjungi Pulau Kelapa.
Untuk mempercantik Kepulauan Seribu, beraneka langkah ditempuh pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk berfokus pada pembangunan infrastruktur. Agar dapat mempermudah dan menunjang pembangunan manusia di Kepulauan Seribu.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengharapkan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat. Untuk meringankan biaya mobilitas bagi masyarakat pulau.
"Insyaallah semua pembangunan infrastruktur akan kita tingkatkan. Pembangunan pelabuhan, dermaganya, listrik, air bersih, semuanya tumbuh. Juga bantuan insentif ya karena pak menteri di sini ini berat kalau ke Jakarta bolak balik ongkosnya. Meskipun sudah ada subsidi dan bantuan, terus kita akan memberikan perhatian. Di sini kita akan fokus (agar) Pulau Seribu ini menjadi lebih baik lagi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga merencanakan agar pemangku kepentingan di Kepulauan Seribu dipegang oleh anak pulau. Dari mulai bupati, camat, hingga seluruh jajarannya.
Hal ini juga diamini oleh Sandiaga Uno. Menurutnya, sosok terbaik yang paling mengetahui kebutuhan pulau adalah orang pulau itu sendiri.
Langkah ini juga dirasa tepat. Karena sudah waktunya kebijakan yang mengatur Kepulauan Seribu dibuat oleh orang pulau. Sebab kebutuhan wilayah kepulauan dan daratan tentu berbeda.
"Betul harus orang pulau karena yang paling mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat adalah tentunya masyarakat pulau sendiri. Dan ini tantangannya beda sama di daratan pak. Mudah-mudahan ke depannya bupatinya orang pulau juga. Kita lihat bahwa kebijakan-kebijakannya harus disesuaikan sama kepulauan, jangan kebijakan daratan," kata Sandi.
(ysn/ddn)
Komentar Terbanyak
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Turis Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Itu Sudah Tidak Bergerak
Viral Keluhan Traveler soal Parkir Jakarta Fair 2025: Chaos!