Tak Seperti Borobudur, Pak Luhut kok Diam Saja soal Tarif Mahal Komodo?

Pengumuman tiket mahal Taman Nasional Komodo dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama balai taman nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tidak seperti Candi Borobudur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diam saja kali ini.

Wisata alam di TN Komodo menjadi bidang Kemenparekraf dengan Labuan Bajo masuk ke dalam salah satu destinasi wisata super prioritas sebagai salah satu proyek strategis pemerintah. Penetapan tarif baru masuk TN komodo, khusus ke Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan sekitarnya terkesan terburu-buru. Padahal, kenaikannya sangat signifikan.

Tiket masuk TN Komodo yang lama sangat ramah di kantong. Yakni, untuk wisatawan nusantara (wisnus) sebesar Rp 5.000 - Rp 7.500 per orang. Adapun untuk wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp 150.000 - Rp 225.000.

Kini, mulai 1 Agustus 2022, dengan perhitungan nilai konservasi dan ekonomi, ditetapkan sistem sistem kuota pengunjung dan tarif masuknya berlipat ganda menjadi Rp 3,75 juta per orang. Biaya tersebut berlaku bagi wisatawan lokal ataupun turis asing.

Tidak seperti pengumuman tiket mendaki Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu yang disampaikan pertama kali oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, tarif masuk TN Komodo diumumkan pemprov NTT dan KLH pada 29 Juli. Bahkan, pada awal Juli, Sandiaga menyebut belum ada pembahasan lintas kementerian.

Baca Juga: Tiket Terusan Rp 3,75 Juta TN Komodo, Sandiaga: Belum Ada Pembahasan

Publik pun bertanya-tanya dan menilai pengambilan keputusan tarif baru TN Komodo terasa sangat cepat dan seolah-olah berlangsung di pemerintah provinsi dan KLHK, padahal ada Kemenko Marves yang jadi pucuk pengontrol tapi juga tiada bersuara.

"Kemenparekraf sangat dilibatkan dalam pengambilan keputusan kenaikan tarif Komodo. Beberapa waktu lalu kami diskusi sangat mendalam," kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam temu wartawan mingguan di kantornya, Senin (1/8/2022).

"Bagaimana kita mampu meningkatkan upaya konservasi komodo sekaligus sisi ekonomi dari kesejahteraan masyarakat," dia menambahkan.

Sandiaga menyebut pemerintah sudah menimbang dan memberikan opsi terbaik agar konservasi dan wisata bisa berjalan beriringan. Termasuk, memasukkan Pulau Padar, dengan view tiga pantai yang amat memikat, yang menjadi primadona traveler dunia.

"Intinya apa yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo, upaya ini kita lakukan beriringan. Untuk masyarakat yang ingin melihat komodo disediakan kawasan Rinca yang tiada kenaikan harga," kata Sandiaga.

"Meminjam kata-kata bapak presiden, komodonya sama, bentuk mukanya sama, kulitnya sama, bisa para wisatawan berkunjung di Pulau Rinca yang sudah ditata," kata dia lagi.

Yang kedua, kata dia, ada kawasan-kawasan lain yang sudah disiapkan pemerintah sebagai alternatif selama berlibur di Labuan Bajo. Katanya destinasi itu sudah dirampungkan pembangunannya, seperti Goa Batu Cermin, waterfront dan lain-lain.

"Terakhir, kami membuka peluang diskusi, mencari solusi, bagi para pelaku parekraf dan itu sudah dipimpin langsung oleh putera Labuan Bajo di Kemenparekraf," ujar Sandiaga.

"Itu tiga hal yang sudah kita lakukan. Kita akan pastikan semua masukan aspirasi dari masyarakat akan ditampung dan nanti kementerian lembaga bersama KLHK, Pemprov NTT kita laporkan ke forum yang lebih tinggi lagi untuk bisa terus memastikan upaya konservasi dapat terus kita lakukan, upaya meningkatkan ekonomi juga bisa kita lakukan beriringan," kata dia lagi.