Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Kamis, 04 Agu 2022 23:11 WIB

TRAVEL NEWS

DPR Mau Panggil Sandiaga Bahas Kenaikan Tiket Komodo

Yasmin Nurfadila
detikTravel
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi kenaikan tarif masuk kawasan TN Komodo saat Weekly Press Briefing, di Gedung Sapta Pesona, Senin (11/7/2022). Menparekraf mengatakan kenaikan tarif masuk kawasan untuk biaya konservasi jasa ekosistem.
Komodo di Taman Nasional Komodo. (Foto: Kemenparekraf)
Jakarta -

Kenaikan tarif dan pembatasan kunjungan Taman Nasional (TN) Komodo menimbulkan banyak penolakan, terutama dari pelaku wisata. DPR RI mengharapkan ada pengkajian ulang.

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan kunjungan dan tarif masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo dianggap terlalu drastis sehingga menimbulkan keterkejutan dari para pelaku wisata.

"Kenaikan tarif ke TN Komodo yang drastis menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo karena khawatir akan berkurangnya kunjungan wisatawan," kata Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, dalam siaran pers, Kamis (4/8/2022).

Komisi X DPR RI mengharapkan seluruh pihak terkait dapat berdiskusi bersama untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Agar kebutuhan semua pihak dapat terakomodasi.

Andreas juga menuturkan bahwa konservasi memang diperlukan untuk melindungi kelestarian Komodo. Namun ia juga mengingatkan agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup masyarakat setempat yang bergantung pada kedatangan wisatawan.

Menurut Andreas, aksi mogok massal sebagai bentuk protes yang dilakukan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan hal yang wajar. Ia dapat memahami kekhawatiran mereka.

Andreas juga mengungkapkan bahwa para pelaku wisata di Labuan Bajo pada dasarnya telah memahami pentingnya konservasi untuk keberlanjutan Komodo. Namun, menurutnya yang menjadi pemicu mogok massal justru karena adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTT.

"Penyebab mogok massal dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata," kata Andreas.

Menurutnya, pemerintah setempat bersama dengan para perwakilan organisasi pelaku wisata perlu mengadakan diskusi. Untuk mencari solusi yang dapat menghentikan aksi-aksi di Labuan Bajo.

"Saya kira Pemda NTT dan perwakilan organisasi-organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo," ujarnya.

Karena menurut Andreas situasi Labuan Bajo saat ini terkesan tidak ramah bagi wisatawan. Ditakutkan jika aksi-aksi terus berlanjut akan membuat wisatawan enggan berkunjung ke Labuan Bajo.

"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, wisatawan enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung," kata Andreas.

Kemudian Andreas menutup pernyataannya dengan rencananya untuk meminta Komisi X agar membuat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait. Untuk menyelesaikan permasalahan kenaikan tarif TN Komodo ini.

"Saya sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT I akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF), dan PT Flobamora pada masa sidang yang akan datang," ujarnya.



Simak Video "Tarif Rp 3,75 Juta Taman Nasional Komodo untuk Konservasi"
[Gambas:Video 20detik]
(ysn/ddn)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA