Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Jumat, 05 Agu 2022 11:13 WIB

TRAVEL NEWS

DPR Wanti-wanti Konflik Bikin Citra Komodo Buruk di Mata Internasional

Putu Intan
detikTravel
Pulau Komodo
Foto: Getty Images/iStockphoto/Fikri hary Wibowo
Jakarta -

DPR meminta pemerintah menunda kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo yang menyebabkan konflik di masyarakat. Ini dapat membuat citra wisata Komodo buruk.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menanggapi demonstrasi dan aksi mogok pelaku wisata di Labuan Bajo yang menentang tarif masuk TN Komodo Rp 3,75 juta. Dalam aksi tersebut, sebanyak 3 orang diamankan polisi karena dianggap mengganggu ketertiban. Lalu satu di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka.

"Pelaku pariwisata protes itu harus dimaklumi dan jangan dilakukan tindakan represif. Karena kalau sampai terjadi tindakan represif yang berlebihan ini di mata internasional TNK bisa dikenakan travel warning, bisa dibanned," kata Dede.

Dede menyarankan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kenaikan tarif ini dengan berdiskusi bersama masyarakat. Dengan demikian, dunia internasional dapat melihat bahwa pemerintah mampu mengatasi masalah ini.

"Kita harus memperlihatkan ke luar negeri bahwa pemerintah mampu mendudukkan persoalan dan masyarakat mau menerima. Dicari titik temunya. Bukan dengan konflik horizontal seperti sekarang," ujarnya.

Dede juga berharap demonstran yang ditangkap bisa dibebaskan. "Saudara-saudara yang ditangkap segera dikeluarkan, didudukkan dan dicari jalan tengahnya. Saya percaya Pemprov dan pemerintah pusat bisa mencari jalan terbaik," kata dia.

Sebelumnya, media asing juga menyoroti kenaikan tarif masuk TN Komodo ini. Media seperti BBC dan AFP juga memberitakan soal demonstrasi di Labuan Bajo.

Menanggapi hal ini, Dede Yusuf mengatakan pemerintah memang harus mengutamakan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku wisata di TN Komodo. Pasalnya, masyarakat terus memprotes karena mereka khawatir TN Komodo akan dikuasai golongan tertentu.

"Seyogyanya konteks pemberdayaan masyarakat itu menjadi prioritas. Bukan hanya dikuasai sekelompok golongan tetapi juga masyarakat bisa ikut merasakan sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial," ujarnya.

"Ini menyangkut rasa aman dan nyaman masyarakat internasional untuk datang ke sebuah tempat. Tentu masyarakat internasional kalau tahu sedang konflik tidak akan datang," kata dia.



Simak Video "Respons Aliansi Labuan Bajo soal Ditundanya Kenaikan Tarif TN Komodo"
[Gambas:Video 20detik]
(pin/ddn)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA