Imigrasi Dikepung Keluhan dan Ketidakpuasan, Presiden Sampai Malu

Kinerja Imigrasi disorot betul setelah Presiden Joko Widodo menyebut sampai dibuat malu. Kritikan pun membanjiri lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) itu.

Teguran keras kepada Imigrasi itu disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022). Rapat itu bisa disaksikan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9) petang.

Itu bermula karena Jokowi mendapatkan banyak keluhan soal layanan keimigrasian di Tanah Air. Orang nomor satu di RI itu menyebut Imigrasi seharusnya memudahkan dan melayani, tetapi justru sebaliknya, menyulitkan.

"Auranya yang saya rasakan, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan! Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total," ujar Presiden Jokowi dalam pengantar ratas itu.

"Perlu dirjen-nya ganti, bawahnya ganti, semuanya biar ngerti kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," dia menambahkan.

Dalam rapat itu Jokowi secara khusus membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

Rupanya layanan lamban Imigrasi itu tercermin dalam lambatnya penentuan pimpinan. Ketika ditelusuri ke Kemenkumham sudah setahun ini Dirjen Imigrasi cuma diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), tepatnya sejak 30 Juni 2021. Saat itu, Menteri Kumham Yasonna Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham RI Widodo Ekatjahjana untuk merangkap tugas sebagai Plt Dirjen Imigrasi. Widodo menggantikan Dirjen Imigrasi sebelumnya, Jhoni Ginting memasuki masa pensiun.

Padahal seharusnya masa pensiun bisa diperhitungkan. Sehingga, sudah semestinya Kemenkumham tidak membiarkan posisi itu ditempati Plt terlalu lama.

Bukan apa-apa, Imigrasi merupakan salah satu dirjen pelayanan. Sudah begitu, Imigrasi berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Sebagai gambaran, pelayanan visa on arrival untuk wisata, dan layanan Eazy Passport berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 Kemenkumham. Realisasi PNBP 2022 yang diperoleh Ditjen Imigrasi sebesar Rp 2,005 triliun. Itu setara dengan 100,29 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp 2 triliun. Realisasi target PNBP Ditjen Imigrasi tersebut berkontribusi sekitar 66 persen dari total penerimaan Kemenkumham sebesar Rp 3,06 triliun.

Kritikan juga datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Dia meminta kepala Imigrasi segera dimunculkan.

"Masalahnya yang saya tahu saat ini Dirjen Imigrasi belum ada dan masih Plt. Pembenahan tentang yang disentil presiden ini bentuk komplain berat kalau sudah sampai ke publik," kata Sahroni.

"Sangat perlu dipercepat agar diisi langsung posisi dirjennya. Pak Menteri Yasonna wajib percepat proses kekosongan Dirjen Imigrasi tersebut," ujar politisi partai Nasdem ini.

"Saya meyakini kalau Pak Yasonna tertib dan tegas tentang hal-hal pelayanan publik, tapi terkadang stafnya mungkin saja agak lemot dan tidak sensitif akan pelayanan," dia menambahkan.

Sebelum ditegur Presiden Jokowi, Imigrasi sudah lebih dulu mendapatkan komplain dari pembuat paspor. Antrean panjang sejak dini hari terjadi di sejumlah kantor Imigrasi seiring dibukanya perbatasan negara. Kini, bahkan pembuatan e-paspor di hampir semua kantor Imigrasi belum bisa dilakukan karena blanko habis.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan