Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

ADVERTISEMENT

Rabu, 19 Okt 2022 12:45 WIB

TRAVEL NEWS

Walhi: Alih Fungsi Lahan Penyebab Bencana Banjir Bali

Dua warga mengumpulkan barang-barangnya setelah rumahnya sempat disapu banjir di Desa Tegal Cangkring, Jembrana, Bali, Selasa (18/10/2022). Banjir bandang akibat meluapnya Sungai Biluk Poh tersebut melanda empat kecamatan di Kabupaten Jembrana sehingga sedikitnya 45 unit rumah rusak dan sekitar 117 kepala keluarga mengungsi. ANTARA FOTO/Dicky Bisinglasi/nym.
Banjir bandang di Bali (ANTARA/Dicky Bisinglasi)
Denpasar -

Bali sedang tidak baik-baik saja, banjir bandang terjadi akibat cuaca ekstrem dan intensitas hujan tinggi.

Hal ini membuat Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali angkat bicara. Menurut Walhi hal ini terjadi karena maraknya ahli fungsi lahan di Bali.

"Hal tersebut pastinya akan memberikan efek domino yang sangat signifikan terhadap perubahan iklim, di mana ketika perubahan iklim secara signifikan terus berjalan, maka kita akan mendapati bencana seperti ini. Apabila hal tersebut masih terus dilakukan, maka kita juga akan menemukan hal-hal serupa berupa bencana dengan intensitas waktu yang makin cepat," papar Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata, Selasa (18/10/2022).

Ia mengungkapkan, alih fungsi lahan yang mempengaruhi timbulnya bencana, seperti pembangunan Terminal LNG di kawasan Mangrove dan pesisir Sanur yang akan mengurangi daya dukung Bali dalam memitigasi bencana. Proyek Jalan Tol Gilimanuk juga turut andil dalam alih fungsi lahan.

Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata ketika melakukan konferensi pers, di Sekretariat Walhi Bali, Jalan Dewi Madri IV No 2 Denpasar, Bali, Selasa (18/10/2022).Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata ketika melakukan konferensi pers, di Sekretariat Walhi Bali, Jalan Dewi Madri IV No 2 Denpasar, Bali, Selasa (18/10/2022). Foto: Ni Made Lastri Karsiani Putri-detikBali

"Ini menjadi sebuah tamparan dan refleksi bagi pemerintah. Jangan ketika bencana baru pemerintah membuka diri untuk ayo masyarakat yang tabah dan kuat dan sebagainya. Tapi, pada saat pembuatan penyusunan regulasi masyarakat tidak diajak," ungkapnya.

Menurutnya, sedari awal pemerintah harus terbuka dan masyarakat harus dirangkul, sehingga dalam pembentukan kebijakan akan bisa menciptakan regulasi yang baik, tidak menjustifikasi dan alih fungsi lahan justru mengurangi daya tampung dan daya dukung Bali.

Krisna juga menyampaikan, dari momentum ini pihaknya akan senantiasa mengingatkan khususnya bagi pemerintah bahwa bencana ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sehingga ke depannya bisa dilakukan berbagai upaya, baik regulasi maupun langkah nyata untuk mitigasi bencana.

"Mitigasi bencana bisa dilakukan dengan jangan melakukan pembangunan yang merubah peruntukan bentang alam. Mangrove yang sudah berbentuk mangrove jangan dirubah lagi jadi macam-macam. Lalu, mulai memetakan lahan-lahan kritis yang harus dibenahi supaya bisa berfungsi secara optimal," tambahnya.



Simak Video "Polisi Temukan Banyak Bule Naik Motor 'Ngawur' di Jalanan Bali"
[Gambas:Video 20detik]
(bnl/bnl)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA