Pembangunan Masif Vila di Pulau Padar, Pengamat: Menpar Kok Diam?

AMDAL Telat Disusun

Selanjutnya, dia menyoroti bagaimana telatnya AMDAL disusun, secara izinnya pembangunan telah dikeluarkan satu dekade lalu.

"AMDAL itu prasyarat. Jadi, sebelum membuat sesuatu harus AMDAL dulu. Ini baru amdal mau dibuat sekarang. Itu kan gila menurut saya. Enggak bisa, itu prasyarat. Nah, di dalam AMDAL itu sudah ada enggak manajemen risiko kita terhadap alam dan sebagainya? Nah, ini yang jadi masalah kita," lanjutnya.

Dalam catatan detikTravel, pada tahun 2024 jumlah komodo yang hidup di TN Komodo ada 3.396 ekor. Kadal raksasa ini tersebar di lima pulau dan paling banyak di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Sedangkan di Pulau Padar hanya beberapa puluh saja.

Walau di Pulau Padar jumlah komodo yang hidup cuma puluhan, namun tetap saja mereka hewan yang dilindungi dan terancam bahaya. Ditambah lagi, secara lokasi, pulau-pulau yang dihuni komodo tidak terlalu berjauhan.

"Harusnya pulau-pulau lima pulau yang disebut Taman Nasional Komodo itu tidak boleh ada hunian," lanjutnya.

Berkaca kepada kasus kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Geopark Danau Toba, Azril mempertanyakan apakah TN Komodo juga ingin berada di posisi yang sama. Jika pembangunan besar-besaran ini dilakukan, besar sekali kemungkinan kartu merah akan didapatkan TN Komodo.

"UNESCO sudah memberikan kartu kuning kan ke Danau Toba? Kalau di Danau Toba kan itu geoparknya ya. Tapi kalau ini kan binatang hidup yang langka, yang di dunia hanya ada satu-satunya di Pulau Komodo dan sekitarnya. Nah, itu kenapa enggak dijaga? Saya bertanya, apakah ini taman nasional atau ini menjadi pemukiman nasional?" tambahnya.

Pemerintah Harus Kaji Ulang Pembangunan Vila di Pulau Padar

Pakar kebijakan pariwisata ini menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kembali rencana ini. Libatkan para ahli dan kaji secara ilmiah bagaimana dampak dari pembangunan ini bagi flora dan fauna yang hidup di kawasan taman nasional.

"Pemerintah menurut saya tidak paham saintifik. Membangun hutan tapi cara saintifiknya juga tidak ada. Membangun pariwisata tidak ada saintifiknya. Itulah kelemahan kita. Jadi berbasis kepada ilmiah harusnya,"

"Jadi pariwisata harus melihat atau mengacu kepada ekosistem pariwisata. Pariwisata yang berbasis ekosistem kalau menurut saya ya tidak boleh dibangun di sana. Ini Menteri Pariwisata dan wakilnya kok diam aja?" sentilnya.

Dikutip dari Antara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, tidak boleh merusak lingkungan dan habitat komodo. Dia memastikan setiap rencana pembangunan, termasuk oleh swasta, harus melalui proses panjang dengan penilaian ketat, termasuk dari UNESCO sebagai pemberi status Situs Warisan Dunia.

"Saya akan pastikan, kalaupun swasta ini membangun maka yang paling inti itu adalah di ekologisnya. Jangan sampai merusak lingkungan, merusak habitat komodo. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini," kata Menhut Raja Juli Antoni ketika ditemui wartawan di Kantor Kemenhut, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Menyambut pernyataan Raja Juli, Profesor Azril kembali mempertanyakan kajian ilmiah pembangunan yang tidak merusak lingkungan.

"Coba saya tanya, bangunan apa yang tidak merusak lingkungan? Kan bangunan tetap harus ada fondasinya. Menurut saya seorang menteri ngomong begitu secara ilmu tidak ilmiah. Dari mana bangunan tidak merusak lingkungan? Kemudian itu Menteri Pariwisata kok diam?' tuturnya.

Azril pun berharap kepada Presiden Prabowo untuk melarang pembangunan di Pulau Padar ini.

"Kami meminta himbauan Bapak Presiden, tolonglah jangan dibangun di Padar itu. Kami hanya bisa mengadu kepada presiden, Mohon jaga Indonesia. Apalagi Indonesia ini mau ulang tahun yang ke-80 tahun. Kan di Taman Nasional itu kan tidak boleh ada bangunan, apalagi untuk bangunan vila dan orang datang ke sana, waduh jangan deh," harapnya.