Yang pertama kali menggaungkan wacana kenaikan tiket komodo dan membuatnya jadi wisata kelas premium adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam catatan detikcom, dia menjelaskannya di Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta pada Rabu (2/10) kemarin.
"Pulau Komodo itu tidak ditutup, kita mau kelola dengan baik, (pulau) yang lain kita atur dan tata jadi wisata eksklusif. Yang penting Komodo kita atur terlindungi," kata Luhut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BACA JUGA: Luhut Jelaskan Wacana Masuk Pulau Komodo Rp 14 Juta
Untuk kamu ketahui, Pulau Komodo di kawasan Taman Nasional Komodo juga dihuni penduduk. Sekitar 4 ribu penduduk hidup di Desa Komodo, yang mana mereka sudah tinggal di sana sejak dulu kala sebelum Pulau Komodo dijadikan taman nasional.
Ardi, salah seorang warga Desa Komodo angkat suara terkait wacana masuk Pulau Komodo seharga Rp 14 juta. Menurutnya, itu akan mematikan perekonomian penduduk desanya.
"Penduduk Desa Komodo menggantungkan hidup dari pariwisata. Kita ada yang jualan suvenir, menjadi guide, menyewakan kapal, menyediakan homestay dan lainnya," Ardi kepada detikcom, Selasa (8/10/2019).
"Sekarang kalau nantinya masuk Pulau Komodo seharga USD 1.000 atau setara Rp 14 juta, habislah kita. Pengunjung kabur semua," tambahnya.
BACA JUGA: Jika Tiket Pulau Komodo Rp 14 Juta, Bagaimana Nasib Backpacker?
![]() |
Ardi menjelaskan, kalau harga tiket masuk Pulau Komodo menjadi Rp 14 juta, maka minat pengunjung akan berkurang. Kalau minat pengunjung berkurang, nantinya pendapatan dari sektor pariwisata bagi masyarakat Desa Komodo juga ikut berkurang.
"Sudah tentu akan seperti itu. Kalau Pulau Komodo sepi pengunjung, kita mau jualan pariwisata sama siapa?" ucap Ardi.
Sebenarnya, wacana pemerintah soal kenaikan tiket tersebut hanya berlaku di Pulau Komodo. Pulau-pulau lain yang ada komodonya, salah satunya Pulau Rinca kabarnya harga masuk ke sana tetap normal.
"Kalau di Rinca, penduduknya lebih banyak hidup sebagai nelayan. Kalau kita dari Desa Komodo mau jualan di sana harus naik kapal artinya nanti harga barang naik lagi," ungkap Ardi.
"Sepertinya kebijakan ini harus dikaji lagi. Perlu diingat, komodo selama ini habitatnya baik-baik saja, masyarakat di Desa Komodo tak pernah merusak alam, dan pihak taman nasional bekerja dengan baik menjaga keseimbangan alam," tutupnya.
(aff/aff)
Komentar Terbanyak
Penumpang Hilang HP di Penerbangan Melbourne, Ini Hasil Investigasi Garuda
Turis Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Itu Sudah Tidak Bergerak
Keluarga Indonesia Diserang Pria di Singapura, Anak Kecil Dipukul dengan Botol