Sandiaga: Work From Bali Bantu 2 Juta Pekerja yang Terancam kena PHK

Menko Marves Luhut B Pandjaitan menggaungkan Work From Bali dalam rangka memulihkan pariwisata Pulau Dewata. Langkah ini dinilai menjadi langkah yang tepat dan sesuai sasaran untuk membantu Bali yang ekonomi terseok-seok.

"Skema 25 persen ASN untuk menjadi acuan untuk berkegiatan di Bali jadi langkah yang tepat sasaran, tepat manfaat, karena saudara-saudara kita di Bali sudah sangat membutuhkan," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Sandiaga mengatakan dirinya hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan ITDC. "Ini bagian dari kebijakan di bawah lingkup Kemenko Marves menerapkan Work From Bali tujuannya untuk memastikan kita bisa berpihak pada saudara-saudara kita yang mengalami tekanan luar biasa," ujar Sandi.

Gara-gara pandemi Corona yang menyiutkan ekonomi Bali, 2 juta lebih pekerjaan di Bali terancam. "Bali yang menjadi primadona wisata sekarang membutuhkan uluran tangan kita," ujarnya.

Di saat ekonomi daerah lain sudah relatif pulih, Bali dalam beberapa kuartal terakhir masih minus pergerakan ekonominya. "Dari tahun lalu per kuartal minus 12 persen dan terakhir kuartal pertama (2021) masih minus 9 persen, daerah lain sudah pulih, Bali masih mengalami koreksi sangat dalam jadi itu yang akan kami lakukan kegiatan Work From Bali merupakan adaptasi pergeseran kebiasaan dari pelaku bekerja termasuk digital nomad," jelas Sandi.

Sandi menambahkan Kemenparekraf sebenarnya sudah memulai melakukan kegiatan di Bali sejak kuartal pertama 2021. Dirinya pun sudah sering datang dan bekerja di Bali. Meski bekerja di Bali, anggaran Kemenparekraf diklaim Sandi masih efisien.

"Kami dari sisi anggaran bisa dikelola dengan efektif dan efisien. Kemenparekraf sudah lebih dulu memulainya di kuartal pertama 2021, saya sendiri sudah lebih banyak berkegiatan di Bali kita berharap dengan nota kesepahaman ini bali bisa bertahan di saat yang sulit ini," ujarnya.

Work from Bali pun menjadi salah satu cara pemerintah untuk mempersiapkan Bali menuju pembukaan travel corridor agreement dengan beberapa negara.