Banyak Tangan, Birokrasi Hambatan Besar Pariwisata Berkelanjutan?

Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan banyak pihak. Kerap kali menjadi hambatan dalam proses pengembangan pariwisata.

Peningkatan kualitas pariwisata menjadi fokus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Salah satu yang sedang terus dikembangkan adalah pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, pelaku usaha dan wisata seringkali mendapatkan hambatan. Bukan dari banyaknya indikator yang perlu diperhatikan, melainkan dari panjangnya proses birokrasi yang perlu ditempuh.

"Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri pariwisata itu multisektor, multiaktor, multimanajemen.... Tantangan di Indonesia itu multimanajemen tadi ya," kata Founder dan CEO Wise Steps Consulting Mochamad Nalendra dalam webinar yang diadakan oleh Bobobox, Rabu (28/9/2022).

Jika berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan, maka ada banyak pihak yang terlibat. Mulai dari dinas pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan hingga terkadang dinas pekerjaan umum.

Dengan banyaknya pihak yang terkait, maka ada proses birokrasi panjang yang perlu dilalui. Terkadang proses ini tidak berjalan lancar karena sulitnya pertukaran informasi antar dinas.

"Pariwisata berkelanjutan itu terkadang menyentuh beberapa kedinasan. Nah terkadang di level pemerintah daerah ini birokrasinya agak susah. Yang terjadi itu adalah efek silo, pertukaran informasi antar dinas itu agak sulit kalau tidak memiliki satu visi," lanjut Nalendra.

Menurut Nalendra, solusi untuk mengatasi hal ini sebenarnya tidak sulit. Salah satu daerah yang dianggap berhasil menangani permasalahan ini adalah Kabupaten Wakatobi. Mereka membuat satuan tugas pariwisata berkelanjutan yang berada langsung di bawah sekretaris daerah.

"Solusinya adalah salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah sustainablity management system, dimana harus ada organisasi yang bertanggung jawab," kata Nalendra.

Tantangan dari sisi birokrasi ini diakui juga oleh CEO dan Co-Founder Bobobox Indra Gunawan. Ia menuturkan bahwa dari sisi perizinan masih belum matang. Sehingga dapat menimbulkan kebingungan akan persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi.

"Jadi perizinan juga masih lumayan ngambang, apa saja sih yang harus kita comply," kata Indra.

Selain permasalahan birokrasi, menurutnya pengembangan pariwisata berkelanjutan juga masih kurang dari sisi implementasi. Ia melihat sudah banyak pelaku pariwisata yang sadar akan pariwisata berkelanjutan. Namun kebanyakan masih dalam tahap narasi, belum sampai pada implementasi.

"Saya rasa itu sih dari segi regulasi dan implementasi," ujar Indra.