Pemerintah Harus Selesaikan Isu Tiket Masuk Pulau Komodo

Jakarta - Isu rencana tiket masuk ke Pulau Komodo sebesar USD 500 jadi polemik. Pemerintah dalam hal ini kementerian terkait harus duduk bareng.

Pemprov NTT merencanakan kenaikan tiket masuk ke Pulau Komodo yang masuk bagian Taman Nasional Komodo, sebesar USD 500 kepada turis dan USD 100 untuk wisatawan domestik. Publik dibuat heboh, bergulir menjadi polemik.

James R, Pualillin Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga selaku Wakil Direktur Program Studi Kepamong Prajaan IPDN, angkat bicara. Menurutnya, pihak Pemprov NTT tidak bisa membuat keputusan sendiri mengenai perihal tersebut.

"Taman Nasional adalah kewenangan pusat karena termasuk Program Nasional Strategis," katanya kepada detikTravel, Jumat (7/12/2018).

BACA JUGA: Tiket Komodo USD 500, Gubernur NTT: Kalau Dirasa Mahal Jangan Datang

James mengaku sudah mendengar soal isu tiket masuk komodo. Dalam hal ini, adalah Gubernur NTT, Viktor Laiskodat yang mencanangkan harga tiket USD 500 pada turis mancanegara ke Pulau Komodo.

Tapi menurutnya, Viktor tidak bisa langsung mengesahkan wacana tersebut. Sebab, harus melalui proses dari kementerian-kementerian terkait.

"Pertanyaannya, ketika Viktor mencanangkan kenaikan harga tiket masuk, apakah urusan tentang itu kewenangan provinsi atau pusat? Kebijakannya adalah pemerintah pusat yang menetapkan sebagai dasar urusan penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang pada pasal 6 UUD Pemda," paparnya.

"Pemerintah pusat menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, termasuk Standar Pelayanan Minimal dalam hal ini kementerian terkait. Kementerian terkaitnya itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memayungi taman nasional dan Kementerian Pariwisata," sambungnya.

Komodo di Pulau Komodo, NTT (Afif Farhan/detikTravel)

Namun sejauh ini, Kementerian Pariwisata juga masih mengkaji wacana kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo. Bahkan, Kementerian Pariwisata juga masih menanti langkah-langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BACA JUGA: Isu Tiket Masuk Komodo USD 500 Buat Turis, Ini Kata Menpar

Kembali ke James, dia berharap kementerian-kementerian terkait tersebut dan Pemprov NTT bisa duduk bareng. Supaya, isu kenaikan tiket komodo tidak bergulir lebih panjang dan jadi polemik berkepanjangan.

"Seorang gubernur tidak bisa membuat kebijakan sendiri, karena kita adalah Negara Kesatuan. Semuanya harus duduk bareng, sekali lagi bagaimana pun pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan dan membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria," pungkasnya. (aff/aff)