Tak Cuma Pantai, Agrowisata di Serang juga KO Terimbas PPKM

Niko menjelaskan bahwa saat ini seluruh pegawai wisata di Bukit Waruwangi harus dirumahkan. Itu dilakukan karena tempat wisata itu tak sanggup menutup biaya operasional bila pegawai tetap dipekerjakan.

"Awalnya kita coba sistem masuk dan libur. Kita coba sistem rolling juga nggak bisa. Jadi mau tidak mau, kita berhentikan dulu selama PPKM Darurat berlaku, hampir 2 bulan," ujarnya.

Bukit Waruwangi. Foto: Putu Intan/detikcom

Niko berharap dalam usaha menangani COVID-19 ini, pemerintah juga memberikan aturan yang jelas bagi pelaku wisata. Menurutnya, ada sejumlah aturan yang ambigu sehingga membingungkan dan merugikan pelaku wisata.

"Saya berharap lebih diperjelas lagi aturan mainnya. Karena setelah saya telaah dari setiap aturan yang keluar, banyak yang ambigu," paparnya.

"Misalnya, ada poin yang menyebut restoran boleh buka sekarang dengan status level, rumah makan, kedai kopi dengan sistem take away. Lalu dengan kami yang saat ini punya restoran, kedai kopi, itu bagaimana? Selalu dicap rata bahwa tempat wisata harus tutup," kata dia.

Kemudian Niko juga mengatakan, di Bukit Waruwangi ini terdapat penginapan yang boleh dibuka dengan kapasitas 25%. Akan tetapi, para tamu tidak dapat menikmati fasilitas kolam renang di depan penginapan karena kolam renang masuk ke dalam area wisata.

"Dalam Permendagri ada di bawahnya dikembalikan lagi kepada pimpinan daerah. Saya tanya ke pimpinan daerah setempat, katanya ya itu saja dasar hukumnya," ujar Niko.

Selain berharap aturan lebih jelas, Niko juga ingin agar COVID-19 ini dapat segera diatasi. Ia menyebut sudah banyak pelaku wisata yang tak mampu lagi melanjutkan usahanya.

"Semoga COVID-19 segera selesai. Kami cukup terpukul. Banyak teman-teman di PHRI yang tumbang. Kalau kami pihak swasta ya konsekuensinya gulung tikar," pungkasnya.