Populer: Keluhan Angkutan Umum Bandung Vs Masjid Al Jabbar

Keluhan soal buruknya angkutan umum di Jawa Barat, khususnya Bandung, sering muncul di Twitter. Belakangan, makin panas gegara akses ke Masjid Raya Al Jabbar yang buruk.

Akses ke Masjid Raya Al Jabbar di Jalan Cimincrang No. 14 Gedebage Kota Bandung diresmikan sebagai Masjid Raya Provinsi Jawa Barat pada 30 Desember 2022. Masjid megah dengan kapasitas 50 ribu jemaah itu pun mendadak menjadi destinasi wisata religi.

Tetapi, akses ke masjid itu jadi masalah. Jalan Cimincrang di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung menjadi problem utamanya. Jalur itu terbilang kecil dan hanya bisa dilewati dua mobil sedang.

Jika ada motor di kedua arah dan ada mobil bersimpangan maka si pemotor harus minggir terlebih dahulu. Tak hanya itu, Jalan Cimincrang juga sangat terbatas lebarnya dan pemobil harus sangat berhati-hati saat bersimpangan.

Salah satu cuitan akun yang diikuti Gubernur Ridwan, gilangmahesa, mengkritisi akses ke Masjid Raya AL Jabbar itu. Katanya, pembangunan Masjid Raya Al Jabbar tidak diikuti akses ke lokasi.

"Mesjid ini memang didesain untuk jadi mesjid Wisata, yang tidak didesain adalah akses ke daerah ini bagaimana. Kebayang ketika banyak yang 'ziarah' ke mesjid ini ( ibu2 pengajian pakai bus besar misalnya ) bakal serudet apa jalan Cimencrang, Gedebage, Ciwastra, Derwati, Soeta," cuit gilangmahesa.

Akun Twitter @outst**** juga melontarkan kritik kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang pembangunan Masjid Al Jabbar. Dalam unggahan akun @outst****, ia mengkritik karena pembangunan Masjid Al Jabbar ternyata menggunakan APBD. Ia menganggap ada kebutuhan yang lebih mendesak seperti transportasi massal daripada pembangunan Masjid Al Jabbar.

"Bikin mesjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jd amal jariyah. Tapi kalau mesjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak BUKAN akad wakaf. Kalau di agama Islam, tdk sembarang dana bisa dipakai utk Mesjid!," tulis @outst****

Jika ditelusuri, persoalan angkutan umum di Bandung, sarana dan prasarananya bukan sekali ini dikeluhkan oleh warganet. Bahkan, ada yang membanding-bandingkan dengan kota lain, di antaranya dengan Solo dan Semarang.

Ridwan Kamil membalas keluhan itu. Dia bilang kewenangan gubernur itu hanya sebatas koordinasi. dimana memastikan wali kota dan bupati taat terhadap perlintasan wilayahnya.

detikTravel juga punya beragam berita menarik lainnya yang bisa kamu baca.