Soal Plaza di Lembah Anai, Wagub Sumbar Pastikan Tak Ganggu Hutan

Wakil Gubernur Sumatra Barat Audy Joinaldy memastikan plaza di Lembah Anai tak mengganggu kelestarian lingkungan. Pembangunan dilakukan di luar wilayah konservasi.

Audy Joinaldy menjelaskan salah satu tantangan pembangunan di Sumatra Barat adalah wilayah provinsi itu yang didominasi hutan. Sebagian besar dari hutan itu juga merupakan kawasan konservasi, termasuk di destinasi wisata Lembah Anai.

"Salah satu challenge pengembangan Sumatra Barat adalah 55 persen daratan kami adalah hutan, dan 38 persennya adalah hutan lindung termasuk di kawasan Anai," katanya dalam Weekly Press Briefing di Kemenparekraf, Jakarta pada Senin (29/1/2023).

Hal inilah juga yang membuat pengembangan destinasi wisata Lembah Anai harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Audy memaparkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan berbagai stakeholder guna merumuskan arah pembangunan plaza di Lembah Anai.

"Kemarin kita sudah duduk dengan semua stakeholder termasuk pemerintah kabupaten, dinas kehutanan, BKSDA, ada jalur kereta jadi kereta api juga kita undang dan sebagainya. Kita coba clear-kan daerah yang bisa untuk pengembangan," ujarnya.

Wagub Sumbar Audy Joinaldy dan Menparekraf Sandiaga Uno, Foto: Putu Intan/detikcom

Menurut Audy, plaza yang akan dibangun di Lembah Anai itu difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan dan rest area. Selama ini, pengunjung tempat wisata Lembah Anai memang sulit parkir karena letak destinasi yang berada di jalur lintas penghubung Padang panjang dengan Bukittinggi. Apalagi di sana juga terdapat Air Terjun Lembah Anai yang lokasinya tepat di pinggir jalan raya.

"Kita butuh plaza maksudnya tempat buat singgah mobil, parkir, rest area dan sebagainya karena ketika daerah itu lagi hectic weekend itu betul-betul padat dan tempat parkir sangat terbatas," kata Audy.

Sejauh ini, penyusunan rencana pembangunan masih dilakukan. Audy berharap tahun ini telah ditemukan kesepakatan dan pembangunan dapat dimulai.

"Kita coba clear-kan, tanah untuk plaza ini bukan hutan lindung, tanah yang memang bisa dipakai, kepemilikannya juga punya PT KAI kalau saya tidak salah. Tahun ini kita coba buat master plan, semoga cepat bisa dibangun tanpa mengganggu lingkungan," pungkasnya.