Mengingatkan Wishnutama soal Wacana Masuk Komodo Rp 14 Juta

Jakarta - Pariwisata Indonesia kini di bawah komando Wishnutama. Banyak tantangan yang menantinya, termasuk polemik wacana tiket masuk Pulau Komodo sebesar Rp 14 juta.

Rabu (23/10) kemarin, Presiden Jokowi mengumumkan dan melantik nama-nama menteri yang akan membantunya hingga 2024 dalam Kabinet Indonesia Maju. Wishnutama resmi jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

Berbagai pekerjaan rumah menanti Wishnutama dan wakil menterinya, Angela Tanoesoedibjo. Salah satu yang masih hangat adalah soal wacana tiket masuk Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, NTT yang sebesar USD 1.000 atau sekitar Rp 14 juta.

BACA JUGA: Harapan Jokowi pada Wishunutama dan Angela Tanoesoedibjo

WIshnutama saat dilantik jadi menteri Jokowi (Andhika Prasetia/detikcom).

Yang pertama kali menggaungkan wacana kenaikan tiket komodo dan membuatnya jadi wisata kelas premium adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menjelaskannya pada awal Oktober 2019 semasa masih menjabat jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman -- kini ia menempati posisi Menko Maritim dan Investasi.

"Kita mau kelola dengan baik, (pulau) yang lain kita atur dan tata jadi wisata eksklusif. Yang penting Komodo kita atur terlindungi," kata Luhut saat itu.

Ketika itu Luhut mengatakan nantinya pengelola diminta menyiapkan 50 ribu tiket seharga USD 1.000 atau setara dengan Rp 14 juta (dalam kurs Rp 14 ribu) untuk membership premium tersebut. Maka nantinya, akan ada USD 50 juta dolar untuk mengelola Pulau Komodo agar tetap jadi situs warisan dunia.

BACA JUGA: Ada Wacana Rp 14 Juta, Berapa Tiket Masuk Pulau Komodo Sekarang?

Wacana bergulir, berbagai pihak angkat suara. Dari Warga Desa Komodo, yang menempati kawasan Pulau Komodo, tidak setuju dengan hal tersebut.

Ardi, salah seorang warga Desa Komodo, menilai wacana tiket masuk Pulau Komodo seharga Rp 14 juta bisa mematikan perekonomian penduduk desanya.

"Penduduk Desa Komodo menggantungkan hidup dari pariwisata. Kita ada yang jualan suvenir, menjadi guide, menyewakan kapal, menyediakan homestay dan lainnya," Ardi kepada detikcom, Selasa (8/10) lalu.

BACA JUGA: Warga Lokal: Masuk Pulau Komodo Rp 14 Juta Habislah Kita

Komodo di Pulau Komodo (Afif Farhan/detikcom)

Begitu pula para pelaku wisata di Labuan Bajo. Imam Kriswanto, salah satu pelaku wisatanya menjelaskan bahwa wacana kenaikan tiket Pulau Komodo sebesar Rp 14 juta sudah bikin resah. Turis dibikin was-was.

"Kita nunggu surat edaran. Ada yang bilang 14 juta atau 40 juta. Masih simpang siur. Kita masih menunggu, meresahkan sih (kabar) itu," ungkapnya kepada detikcom, Jumat (4/10).

BACA JUGA: Jika Tiket Pulau Komodo Rp 14 Juta, Bagaimana Nasib Backpacker?

Menteri Pariwisata saat itu, Arief Yahya, mencoba menenangkan. Menurutnya, tiket masuk Pulau Komodo sebesar Rp 14 juta masih berupa wacana.

"Masih usulan, masih wacana," katanya kepada awak media di Kemenko Kemaritiman, Gedung BPPT, Jumat (4/10).

Arief Yahya yang menjabat sebagai menteri pariwisata pada periode pertama Presiden Jokowi (dok Kementerian Pariwisata)

Arief menambahkan, belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait wacana tiket masuk ke Pulau Komodo seharga Rp 14 juta. Namun, Arief menjelaskan soal membership terkait tiket masuk dengan harga segitu.

"Belum kita putuskan, bahwa ada membership boleh, bisa juga go show. Seperti main golf, bisa jadi member, bisa langsung datang. Ada plus minus," katanya.

BACA JUGA: Luhut Jelaskan Wacana Masuk Pulau Komodo Rp 14 Juta

Komodo sang naga purba (Afif Farhan/detikcom)

Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada waktu itu juga sempat angkat suara. Melalui Kahumas KLHK Djati Witjaksono Hadi via pesan singkat, Jumat (4/10), dia menegaskan belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai wacana tersebut.

"Sesuai PP No 12 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan, besarnya TN Komodo masuk Rayon III tiket masuk wisnus (wisatawan Nusantara) Rp 5.000 dan wisman (wisatawan mancanegara) Rp 150.000. Kalau mau USD 1.000 harus dilakukan perubahan besarnya tarif dalam PP tersebut. Perubahan PP harus dilakukan bersama kementerian terkait," papar Djati.

Menanggapi wacana perubahan tarif masuk Pulau Komodo, pihak KLHK yang diwakili oleh Djati mengaku masih merujuk pada tarif lama. Belum ada rencana dari pihak KLHK untuk menaikkan tarif. "Sampai dengan saat ini Belum ada rencana KLHK menaikkan. Silahkan ditanyakan kepada yang menyatakannya hal tersebut," tegasnya.

Terbaru, detikcom mendapatkan informasi dari salah seorang pelaku wisata di Labuan Bajo mengenai dampak wacana kenaikan tiket masuk Pulau Komodo sebesar Rp 14 juta. Beberapa turis mancanegara sudah dibuat ketakutan.

BACA JUGA: Wacana Tiket Masuk Komodo Rp 14 Juta, Bule Italia Takut

Tentu, suatu kebijakan terhadap taman nasional ada di tangan KLHK. Beberapa pihak terkait bisa memberi masukan, seperti pemerintah daerah setempat hingga (dalam persoalan Pulau Komodo ini) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apalagi, Labuan Bajo masuk dalam daftar 10 Destinasi Prioritas atau lebih populer dengan nama 10 Bali Baru.

Turis yang sedang berfoto dengan komodo di Pulau Komodo (Afif Farhan/detikcom)

Dalam data KLHK, aktivitas wisata tidak mengganggu populasi komodo. Berdasarkan hasil monitoring populasi Komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo dan Komodo Survival Program (KSP), ditemukan bahwa populasi komodo selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi dengan tren yang relatif stabil antara 2.400-3.000 ekor.

Pada area pemanfaatan wisata yang terdapat di TN Komodo, yakni di Loh Liang Pulau Komodo dan Loh Buaya Pulau Rinca dalam kurung waktu 16 tahun terakhir (2003-2019), populasi Komodo relatif stabil antara 75-105 ekor di Loh Liang dan 52-72 ekor di Loh Buaya. Adanya aktivitas kunjungan wisatawan ke area wisata di TN Komodo tidak membuat populasi Komodo turun.

BACA JUGA: Data KLHK: Wisata Tak Ganggu Populasi Komodo

Hingga kini, pemerintah belum memberikan kepastian terkait wacana tiket masuk Pulau Komodo Rp 14 juta. Mengingat bahwa sebelum ini Pulau Komodo juga sempat diterpa wacana tutup, sampai akhirnya dipastikan batal, bergulirnya wacana kenaikan tiket niscaya butuh kepastian.




(aff/aff)